Dan karena itu kami juga mendukung para pemimpin kami berkumpul untuk menghasilkan posisi bersama di mana ASEAN dapat menyatakan dukungannya untuk Myanmar
Singapura mendukung usulan Indonesia tentang penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna membantu menyelesaikan krisis di Myanmar.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa kedua negara mengambil posisi yang sama dalam merespons krisis politik menyusul kudeta militer Myanmar.
“Dan karena itu kami juga mendukung para pemimpin kami berkumpul untuk menghasilkan posisi bersama di mana ASEAN dapat menyatakan dukungannya untuk Myanmar,” kata Vivian saat menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tersebut.
Vivian menjelaskan bahwa Singapura sangat prihatin dengan perkembangan situasi di Myanmar, dan hilangnya nyawa manusia karena “penggunaan senjata terhadap warga sipil yang tidak bersenjata”.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa untuk menyelesaikan konflik politik di Myanmar, rekonsiliasi nasional harus diutamakan melalui negosiasi yang dilakukan dengan iktikad baik guna mencari solusi yang bersifat jangka panjang bagi Myanmar.
“Baik Indonesia maupun Singapura juga percaya bahwa tidak boleh ada campur tangan asing (dalam penyelesaian krisis Myanmar). Tetapi ASEAN siap membantu dalam (penyelesaian) masalah apa pun,” kata Vivian, menegaskan.
Berbagi keprihatinan dengan Singapura tentang situasi di Myanmar, Menlu RI Retno Marsudi kembali menyerukan kepada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekuatan dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.
“Kami juga mendesak Myanmar untuk memulai dialog untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas ke jalurnya,” kata Retno.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyampaikan rencananya untuk berkomunikasi dengan Sultan Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun ini, tentang kemungkinan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk membahas isu Myanmar.
Presiden Jokowi mendesak agar dialog rekonsiliasi segera digelar guna memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di negara itu.
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” kata Jokowi, Jumat (19/3).
Sejak kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah sipil pada 1 Februari 2021, unjuk rasa yang diwarnai kekerasan terus berlangsung di seluruh Myanmar.
Junta mencoba untuk membenarkan kudeta yang mereka lakukan dengan menuding adanya kecurangan dalam pemilu pada November tahun lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilu ulang, tetapi ditolak oleh para pengunjuk rasa yang menginginkan pemerintahan demokratis di Myanmar.
Sebanyak 164 pengunjuk rasa dan sembilan anggota pasukan keamanan tewas dalam demonstrasi di Myanmar, berdasarkan pengumuman militer negara itu pada Selasa (23/3).
Namun, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan sedikitnya 261 orang telah tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan selama unjuk rasa anti kudeta.
Baca juga: Gadis berusia 7 tahun tewas tertembak, Myanmar lakukan aksi mogok
Baca juga: Demonstrasi terus berlanjut, 96 WNI putuskan tinggalkan Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2021
