"Tahun 2022 mendatang target bantuan PSU yang disiapkan oleh Kementerian PUPR adalah sebanyak 55.000 unit yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi NTB sendiri, target bantuan PSU tahun 2022 adalah sejumlah 2.063 unit,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Fitrah menerangkan, salah satu wujud dorongan pemerintah terhadap pelaku pembangunan perumahan adalah dengan memberikan bantuan stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
PSU perumahan, ujar dia, merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Baca juga: Kementerian PUPR sebut bantuan PSU bantu Program Sejuta Rumah
“Adapun target bantuan PSU perumahan bagi MBR dari tahun 2020 hingga 2024 mendatang adalah 262.345 unit dengan anggaran sekitar Rp3,9 triliun," ujarnya.
Provinsi Nusa Tenggara Barat, lanjutnya, merupakan salah satu provinsi yang menjadi kawasan strategis nasional dan memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Mandalika. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur dan perumahan ke depan.
Namun, menurut data BPS, persentase penduduk miskin di NTB tahun 2020 adalah 14,23 persen, serta jumlah penduduk yang belum memiliki rumah di provinsi tersebut adalah sebesar 12,57 persen.
Baca juga: Kementerian PUPR alokasikan bantuan PSU di Papua senilai Rp3,7 miliar
Data-data tersebut merupakan tantangan dan NTB sebagai Kawasan Prioritas Nasional adalah peluang dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Pemerintah daerah hendaknya dapat menyusun rencana induk pengembangan perumahan di Provinsi NTB, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.
"Kami akan terus mendorong perumahan di NTB," katanya.
Pemerintah, masih menurut dia, memberikan bantuan pembiayaan yang bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan perijinan yang bekerjasama dengan pengembang. Dalam hal peningkatan kualitas hunian dan lingkungan dengan memberikan bantuan stimulan PSU di perumahan MBR yang dibangun oleh pengembang dan pemerintah daerah dapat memberikan jalan akses antarperumahan.
Baca juga: Kementerian PUPR : 1.816 rumah subsidi di Sulut akan dapat bantuan PSU
Baca juga: Menteri PUPR: Kinerja penyaluran subsidi rumah bantu ekonomi "rebound"
Baca juga: PUPR: Pekerja bergaji dibawah Rp4 juta dominasi penerima subsidi rumah
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
