"Tiga tugas utama itu mencakup pengaturan tata ruang, pembebasan lahan, dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.
Menurut dia, tiga tugas utama ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bersama sembilan menteri dan staf ahli presiden serta dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua DPRD Maluku di Istana Negara, Senin (29/3).
Baca juga: Presiden Jokowi dengarkan "curhat" pengusaha perikanan Maluku
Baca juga: Dialog menarik Presiden Jokowi dengan nelayan-pedagang Maluku Tengah
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini membahas pengembangan kawasan terpadu perikanan Maluku.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam kesempatan itu memaparkan secara detail rencana dan kesiapan pemprov terkait program pengembangan kawasan terpadu perikanan.
Selain itu, kata Wattimury, Presiden juga menegaskan kepada para menteri dan Gubernur Maluku agar program pengembangan kawasan terpadu perikanan di Maluku ini harus selesai pada 2023. "Itu berati kita butuh dua tahun untuk melaksanakan program multi tahun tersebut," tuturnya.
Hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini mendorong pemerintah dan DPRD, terutama masyarakat di daerah untuk benar-benar menyiapkan diri menyambut Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan dibangunnya pusat pengembangan kawasan terpadu perikanan di provinsi itu.
"Mari dukung proses ini, semoga dengan kepemimpinan Murad Ismail sebagai gubernur, Maluku terus maju dan semakin mendapat kepercayaan melaksanakan program nasional," kata Wattimury.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada kepala negara, sebab sedikit demi sedikit dan perlahan, namun pasti telah menjadikan Maluku berharga.
Baca juga: Menteri: Lumbung Ikan Nasional jadikan Maluku Pusat ekonomi baru
Baca juga: KKP bakal bangun Pusat Induk Ikan Unggul Nasional
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
