"Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam percepatan penurunan 'stunting' (kekerdilan), BKKBN telah merancang sepuluh pokok perubahan untuk memastikan percepatan penurunan 'stunting' dapat berjalan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien," ujar dia saat membuka Rakorda Bangga Kencana di Kabupaten Minahasa, Kamis (8/4).
Sebanyak 10 langkah percepatan penurunan angka kekerdilan itu mencakup pendataan dan pendampingan keluarga risiko tinggi kekerdilan serta penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana jamban dan air bersih.
Selain itu, penapisan keluarga terhadap penggunaan dan kepemilikan sarana rumah sehat, pendampingan dan penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi, pendampingan dan penapisan kesehatan reproduksi semua remaja tiga bulan pranikah, penapisan dan pendampingan semua pasangan usia subur (PUS) atau keluarga dengan ibu hamil.
Baca juga: BKKBN: Pandemi berdampak besar kurangnya pemenuhan gizi keluarga
Selain itu, pendampingan dan penapisan keluarga dengan PUS setelah persalinan untuk pemberian ASI eksklusif dan pelayanan KB setelah persalinan, penapisan dan pendampingan keluarga dengan 1.000 HPK (pemantauan tumbuh kembang anak dan penggunaan kontrasepsi).
Dia berharap, semua pihak terkait harus siap berkoordinasi dan bersinergi mendukung melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga (dan lintas sektor) serta lintas pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai kegiatan prioritas yang dilaksanakan benar-benar dapat sampai pada penerima manfaat yaitu seluruh keluarga di Indonesia.
Dalam rapat kabinet terbatas pada 25 Januari 2021), lanjut dia, telah diputuskan bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksana dalam penanganan penurunan kekerdilan untuk mencapai target 2024, yaitu 14 persen.
Meskipun angka ini bukan angka yang mudah, kata Damanik, jika di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, bekerja sama dan kolaborasi maka diharapkan target dapat tercapai.
Pengelolaan penurunan kekerdilan, menurut dia, harus mendapatkan perhatian yang serius semua pihak dan dukungan dari kementerian/lembaga terkait serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Baca juga: BKKBN: Data kesehatan balita penting dalam program Pendataan Keluarga
Baca juga: Forum Anak dilibatkan dalam kampanye pencegahan stunting
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
