Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga menegaskan soal dukungan DPD RI terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu menegaskan komitmennya itu ketika Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Paripurna ke–10.
Baca juga: DPD tanya Wapres soal pembukaan moratorium pemekaran daerah Papua
Baca juga: DPD tanya Wapres soal pembukaan moratorium pemekaran daerah Papua
Fernando menilai, penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif dalam membuka ruang kreasi inovasi bagi daerah guna mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, daerah dan menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan.
“Meskipun Pemerintah masih menerapkan kebijakan moratorium untuk pemekaran daerah, namun untuk menjawab aspirasi kuat yang berkembang di daerah, yaitu adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)," katanya.
Baca juga: Moratorium Daerah Otonomi Baru diusulkan untuk dicabut
Baca juga: Moratorium Daerah Otonomi Baru diusulkan untuk dicabut
Komite I lanjut dia telah melakukan inventarisasi kembali usulan calon DOB. Fernando yang tampil sebagai juru bicara Komite I saat sidang paripurna itu mengatakan materi tersebut pada masa sidang selanjutnya akan jadi bagian pembahasan desain besar penataan daerah (Desartada) bersama Kemendagri.
Dia menjelaskan, usulan pembentukan calon DOB yang masuk melalui DPD RI hingga sekarang ini berjumlah sebanyak calon 178 DOB, 15 usulan pembentukan provinsi, 140 kabupaten dan 23 usulan pembentukan Kota.
Fernando menambahkan, usulan DOB dari DPD RI bisa berubah menyesuaikan aspirasi dan usulan dari Anggota DPD RI Dapil masing-masing.
“DPD RI mendukung pembentukan daerah otonomi baru yang didasarkan pada Kepentingan Strategis Nasional dan Kedaulatan NKRI, sepanjang tidak bertentangan dan menyangkut kepentingan daerah," ujarnya.
Baca juga: Mendagri tegaskan ibu kota baru tidak menjadi daerah otonomi
Baca juga: Pemprov Jabar siapkan pembentukan 12 daerah otonomi baru
Baca juga: Mendagri tegaskan ibu kota baru tidak menjadi daerah otonomi
Baca juga: Pemprov Jabar siapkan pembentukan 12 daerah otonomi baru
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
