Imparsial dukung Perpres RAN PE

Imparsial mengapresiasi dan mendukung hadirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme (RAN-PE).

Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan dukungan tersebut sebab penanggulangan ekstremisme hingga terorisme bisa optimal dilakukan dengan regulasi itu.

"Kami apresiasi lahirnya Perpres RAN PE tersebut. Sebuah progres yang patut diapresiasi," kata Ardi Manto Adiputra.

Baca juga: Imparsial: Pengerahan militer tangani terorisme harus selektif

Penangkapan orang-orang yang terkait dugaan tindak pidana terorisme, menurut Imparsial makin sering di 2012. Hal itu, tak terlepas berkat hadirnya Perpres RAN PE.

"Upaya ini sudah tepat. Penangkapan terorisme tahun ini cukup gencar, penangkapan-penangkapan ini terjadi sejak pemerintah terbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021," kata dia.

Menurut dia niat dari kehadiran regulasi tersebut sudah bagus sebagai upaya mengkoordinasikan dan membangun kerja kolektif antara pemangku kepentingan di Indonesia.

Meski begitu, Imparsial menyarankan agar perpres tersebut diperjelas, sebab sasaran dari perpres dinilai terlalu luas.

"Tapi secara umum RAN PE menyasar semua bentuk dimensi terorisme yang perlu dirinci pemangku kepentingan," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR: Perpres RAN-PE tegaskan komitmen atasi ekstremisme

Pengamat politik Adi Prayitno juga mendukung keberadaan Perpres RAN PE. Perpres itu diharapkan menjadi awal dari pembenahan penanganan persoalan terorisme di RI secara lebih serius.

"Pentingnya Perpres RAN PE meski baru tiga bulan dan dikritisi banyak orang, tapi ini harus disemangati dan didukung. RAN PE harus jadi trigger, persoalan terorisme jadi persoalan kita semua," kata dia.

Anti terorisme menurutnya harus menjadi kurikulum di sekolah. Sekolah-sekolah wajib menjadikan pencegahan ekstremisme sebagai pendidikan sehingga orang paham bagaimana cara mengantisipasi jika ada bibit ekstremisme ditemukan.

"Perlawanan terorisme itu harus terintegrasi mulai dari pelajaran dimasukkan ke sekolah-sekolah, ormas, partai politik," kata Adi.

Akademisi President University, Muhammad AS Hikam menilai, radikalisme dan terorisme merupakan persoalan serius bagi bangsa. Karena itu, upaya mengatasinya juga diharapkan secara sungguh-sungguh.

"Ancaman strategis nasional yang terutama adalah masalah radikalisme dan terorisme, bisa dianggap sebagai fenomena domestik dan transnasional, lalu separatis, terorisme lalu nyata dan hadir bukan sesuatu yang dianggap sebagai teori konspirasi global," kata dia.

Baca juga: Pengamat militer sarankan pengamanan seluruh kantor polisi diperketat

Baca juga: BNPT: Jangan ada lagi anak muda jadi teroris