Penduduk padat jadi alasan Ade Yasin dukung pemekaran Bogor Timur

16 April 2021 21:54 WIB

Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan.

luas wilayahnya juga cukup besar, sekarang ini Kabupaten Bogor bebannya seperti beban provinsi

Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah padat atau 'overload' menjadi alasan utama dirinya mendukung pemekaran wilayah Bogor Timur.

"Penduduk kita sudah 'overload'. Pemekaran Kabupaten Bogor Timur ini kebutuhan sangat 'urgent'. Karena luas wilayahnya juga cukup besar, sekarang ini Kabupaten Bogor bebannya seperti beban provinsi," ungkapnya di Cibinong usai menghadiri rapat paripurna Persetujuan Bersama Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), di Bandung, Jumat.

Baca juga: Pemprov-DPRD Jabar setujui pemekaran Bogor Timur dan Indramayu Barat

Menurutnya, penduduk Kabupaten Bogor yang kini berjumlah 5,4 juta jiwa dinilai terlalu banyak bagi Pemkab Bogor untuk melakukan pelayanan dan pembangunan yang optimal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa CDPOB merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Baca juga: Bogor Timur dinilai paling siap secara administrasi jadi DOB

"Dalam periode 2018-2023 di targetkan enam usulan pembentukan calon daerah persiapan otonom baru yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat masing-masing satu untuk tahun 2020 dan 2021, dan tahun 2022-2023 masing-masing dua usulan," kata Emil.

Kini dua CDPOB yang diusulkan yaitu Bogor Timur dan Indramayu Barat. Menurutnya, Pemprov Jabar telah mengantongi persyaratan administratif untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut.

Baca juga: Jabar proses usulan pembentukan DOB Bogor Timur dan Indramayu Barat

"Atas usulan pemerintah daerah juga, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Indramayu, persyaratan dasar kewilayahan dan administrasi telah dilengkapi melalui surat Gubernur tanggal 22 Januari 2021, diusulkan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan persetujuan bersama Gubernur-DPRD dan pemenuhan persyaratan administrasi di tingkat provinsi," tuturnya.