"Enam daerah itu yaitu Kabupaten Tanah Datar, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumbar Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.
Menurutnya kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana Desa yaitu proses penyusunan dan penetapan peraturan kepala desa terkait keluarga penerima manfaat BLT belum selesai.
"Kemudian pergantian kepala desa sehingga belum ada kepala desa yang definitif, hingga peraturan Kepala Desa soal Keluarga Penerima Manfaat yang direvisi karena alokasi anggaran tidak cukup tersedia," kata dia.
Baca juga: Penerima BLT Dana Desa di Bangka capai 4.793 KK
Baca juga: Dana Desa tahan penyebaran COVID-19 dan dongkrak ekonomi desa
Sementara hingga 31 Maret 2021 sebanyak Rp12,99 miliar Bantuan Langsung Tunai dana desa telah disalurkan ke delapan daerah di Sumbar.
Ia merinci delapan daerah tersebut yaitu Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,29 miliar, Solok Selatan Rp977,70 juta, Solok 807,60 juta, Dharmasraya Rp4,13 miliar.
Kemudian Kabupaten Sijunjung Rp2,65 miliar, Limapuluh Kota Rp1,05 miliar dan Agam Rp986,40 juta.
Pada sisi lain hingga 31 Maret 2021 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke seluruh kabupaten dan kota di Sumbar sudah mencapai Rp4,57 triliun.
"Kota Solok menjadi daerah dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi yaitu Rp139,96 miliar atau 29,74 persen dan Kota Padang menjadi yang terendah realisasinya hanya Rp290,43 miliar atau 19,81 persen," kata dia.
Ia menambahkan salah satu penyebab rendahnya realisasi di Padang adalah alokasi DAK fisik baru terealisasi satu persen.*
Baca juga: Inovasi pelayanan publik dari Panggungharjo
Baca juga: Kemendes PDTT catat penyaluran Dana Desa mencapai 99,95 persen
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
