Kedutaan Besar China sebelumnya mengkritik langkah Menteri Luar Negeri Marise Payne untuk memveto dua perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani oleh negara bagian Victoria sebagai langkah "provokatif" dan mengatakan hal itu akan semakin merusak hubungan China dengan Australia.
Pada Kamis, Payne melalui siaran radio mengatakan bahwa dia telah menerima seribu pemberitahuan dari negara bagian tentang kesepakatan yang mereka miliki dengan beberapa pemerintah asing, di bawah proses baru yang memberinya hak veto atas pengaturan kesepakatan tersebut.
"Skema ini sangat difokuskan pada kepentingan nasional Australia. Ini tentang memastikan konsistensi hubungan luar negeri kami di seluruh Australia dan pasti tidak ditujukan pada satu negara," katanya kepada program AM radio ABC.
Beijing telah diberitahu tentang keputusan tersebut sebelum diumumkan pada Rabu malam (21/4).
Dia menambahkan Australia berkomitmen untuk terlibat dengan China, dan "meminta semua pemerintah di seluruh dunia untuk menghormati otoritas pengambilan keputusan pemerintah kami".
Pemerintah koalisi konservatif Australia telah menolak untuk menyetujui nota kesepahaman (MoU) tingkat negara dengan China terkait Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan.
Namun, pemimpin negara bagian Victoria Dan Andrews menandatangani sebuah perjanjian untuk mempromosikan inisiatif pembangunan infrastruktur pada 2018 dan 2019 dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan membawa investasi China ke negara bagiannya.
Kedutaan Besar China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembatalan itu adalah "langkah tidak masuk akal dan provokatif lainnya yang diambil oleh pihak Australia terhadap China".
Hubungan diplomatik antara Australia dan China memburuk sejak Canberra menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona, yang mendorong pembalasan dalam hubungan perdagangan dari Beijing.
Pada Rabu (21/4), seorang pejabat senior kedutaan besar China kembali mengkritik langkah Australia yang secara efektif melarang perusahaan telekomunikasi China Huawei beroperasi pada jaringan 5G di negara itu pada 2018.
Pejabat senior China itu mengatakan Australia merupakan negara pertama yang melakukan larangan tersebut dan Canberra "bahkan membujuk negara lain untuk mengikutinya".
Payne mengunjungi Selandia Baru, di mana dia akan bertemu dengan rekannya Menlu Nanaia Mahuta.
Mahuta pada Senin (19/4) mengatakan Selandia Baru tidak mendukung aliansi keamanan intelijen Five Eyes - yang juga mencakup Australia, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat - saat berbicara tentang masalah hak asasi manusia.
Komentar Mahuta tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sesuatu yang merujuk pada pernyataan bersama Five Eyes yang mengkritik China.
"Australia akan terus menekankan sifat vital Five Eyes dalam keamanan dan intelijen," kata Payne pada Kamis.
Five Eyes adalah aliansi intelijen yang terdiri atas Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut adalah pihak dalam perjanjian multilateral UKUSA, yakni suatu perjanjian untuk kerja sama dalam intelijen sinyal.
Sumber: Reuters
Baca juga: China: Australia harus hormati China jika ingin hubungan ditingkatkan
Baca juga: Mendag Australia tiba di China di tengah peningkatan ketegangan
Baca juga: Beijing sebut kemajuan hubungan China - Australia "tidak memuaskan"
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2021
