"Saya terima kasih karena ternyata untuk NTT ini, angka kekerdilannya tinggal 24,2 persen dari dua tahun lalu masih 35 persen," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya usai mengelar dialog bersama dengan masyarakat dalam penanganan dan percepatan penurunan kekerdilan di wilayah NTT dengan sejumlah kader PKK serta sejumlah lurah yang ada di Kota Kupang.
Sejauh ini menurut dia, apa yang dikerjakan oleh penggerak PKK dan juga oleh kader-kader puskesmas dan pemerintah daerah sudah sangat baik. Pemerintah pusat sendiri lanjut dia akan mendorong penuh dan mendukung apa yang sudah dikerjakan.
Baca juga: Food estate Yogyakarta untuk penanganan stunting hingga wisata
Baca juga: Tortea, inovasi IPB cegah stunting
"Nanti akan ada bantuan-bantuan untuk mendukung pencegahan peningkatan angka kekerdilan sambil menunggu perpres yang baru yang saat ini masih dibahas," tambah dia.
Pepres yang baru yang sedang diproses itu juga akan membahas khusus soal kekerdilan yang mana penanganannya tidak lagi di bawah Kemenkes tetapi di bawah BKKBN dan salah satu prioritasnya adalah Nusa Tenggara Timur.
Terkait keberhasilan Pemprov NTT yang kemudian mampu menurunkan angka kekerdilan itu, dikarenakan karena adanya kerja sama yang cukup baik antara pihak pemerintah daerah dengan masyarakat baik itu aktivis serta ibu-ibu PKK di daerah.
Dalam kesempatan tersebut juga ia juga mengatakan bahwa ada permintaan dari para kader PKK agar ahli gizi ditambahkan untuk mengatasi masalah kekerdilan di NTT.
"Nanti saya akan bicarakan dengan Menteri Kesehatan agar ini juga bisa diperhatikan," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusty Ayu Bintang Darmawati, serta wakil gubernur NTT Josef Nae Soi.*
Baca juga: Pemerintah Denmark sasar kaum ibu untuk atasi stunting di Indonesia
Baca juga: BKKBN berupaya tekan kasus stunting hingga 14 persen pada 2024
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
