Bappenas: Transparansi jadi kunci penanganan pandemi COVID-19

masyarakat perlu dilibatkan dalam tahapan evaluasi program pelayanan publik agar pemerintah daerah bisa menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Bappenas menyebut transparansi pemerintah daerah atau salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Berita yang terbuka akan lebih dipercaya oleh masyarakat, meraih trust yang menjadi modal penting. Tidak hanya dalam penanganan COVID-19 tapi dalam upaya pembangunan daerah khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono dalam webinar daring, Kamis.

Slamet menyebutkan upaya mendorong keterbukaan pemerintah daerah telah dilakukan melalui pembentukan Open Government Indonesia (OGI) yang bertujuan mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas yang inklusif dalam tata kelola pemerintah.

“OGI bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berkolaborasi melahirkan ide inisiatif dan praktek keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target serta prioritas pembangunan nasional,” jelas Slamet.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam tahapan evaluasi program pelayanan publik agar pemerintah daerah bisa menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat seringkali hanya terlibat dalam proses perencanaan tetapi melibatkan masyarakat dalam tahap evaluasi program pelayanan publik masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Open Government Indonesia diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono pada Januari 2012 lalu. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas.

Adapun strategi OGI untuk mendorong keterbukaan daerah terbagi menjadi tiga trek, yakni strategi trek 1 yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pogram berjalan yang mendorong keterbukaan. Trek 2 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas pelayanan public melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Serta trek tiga adalah menyiapkan daerah percontohan untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung proses implementasi suatu program atau sistem.

Baca juga: Kepala Bappenas berharap 2022 jadi tahun kunci pemulihan ekonomi RI
Baca juga: Menteri PPN: RI harus kerja keras dan kerja cerdas capai Visi 2045
Baca juga: MotoGP Mandalika jadi pertaruhan Indonesia di mata dunia