Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan lima koridor logistik untuk memperkuat konektivitas antara pusat pengumpulan dengan pusat distribusi guna memperluas akses perikanan Indonesia timur.Ini diharapkan dapat mendorong proses efisiensi pada saluran logistik dan memperluas akses pasar sehingga menjangkau daerah konsumsi dan industri untuk pemerataan konsumsi ikan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengungkapkan, melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 115 Tahun 2020, pihaknya telah menetapkan lima koridor logistik perikanan yang menghubungkan pusat pengumpulan dan pusat distribusi.
Menurut, dia, terhubungnya hulu dan hilir produksi akan berdampak pada ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, sekaligus penyediaan lapangan kerja, serta tumbuhnya industri perikanan di Indonesia timur.
Kelima koridor tersebut meliputi koridor Kendari-Surabaya/Jakarta, koridor Makassar–Surabaya/Jakarta, koridor Bitung–Surabaya/Jakarta, koridor Ambon–Surabaya/Jakarta dan koridor Mimika–Surabaya/Jakarta.
Baca juga: Menteri Trenggono: KKP kembangkan lima koridor logistik ikan
"Ini diharapkan dapat mendorong proses efisiensi pada saluran logistik dan memperluas akses pasar sehingga menjangkau daerah konsumsi dan industri untuk pemerataan konsumsi ikan dan kesejahteraan masyarakat," kata Artati.
Dikatakannya, pelaksanaan koridor tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah dan pelaku usaha.
Selain itu, ujar dia, dalam pelaksanaan koridor tidak menutup kemungkinan pengembangan kepada pusat pengumpulan dan pusat distribusi yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing.
Baca juga: KKP ajak industri transportasi perkuat logistik perikanan nasional
"Kita bangkitkan gairah dan geliat usaha perikanan yang terdampak pandemi melalui pengaturan stok dan mekanisme distribusi, pemberian bantuan sarana dan prasarana logistik, Sistem Resi Gudang, dan fasilitasi kemudahan akses distribusi dan pembiayaan," ujarnya.
Artati berharap pemerintah daerah bisa memberikan dukungan dalam mendorong berjalannya logistik koridor yang baik.
Ia memaparkan bentuk dukungan yang bisa diberikan yakni pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta melakukan pemetaan dan pemantauan proses logistik dari titik produksi ke pusat pengumpulan di daerah masing-masing.
Sebelumnya, KKP juga menyatakan bakal mempercepat kajian penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan skema pascaproduksi, di antaranya dengan menganalisisi kondisi sosial-ekonomi di sekitar pelabuhan perikanan yang ada di beberapa daerah.
Baca juga: KKP bakal percepat kajian penerapan PNBP pascaproduksi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
