Menurut dia, penguatan penanganan dampak pandemik merupakan salah satu cara menjaga iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif mengingat Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan ekonomi pada Triwulan II-2021.
"Untuk menjaga agar iklim investasi tetap kondusif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih implementatif. Selain itu, penanganan pandemik COVID-19 sejauh ini masih jadi tantangan utama yang harus dikelola pemerintah lebih serius lagi. Sejumlah kebijakan penanggulangan COVID-19 masih perlu dilakukan berbagai perbaikan," kata Muhaimin dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Terkait itu, ia menyoroti kebijakan pemerintah membatasi arus mudik selama libur Hari Raya Idul Fitri pada 6-17 Mei 2021.
"Kebijakan mudik lebaran, misalnya, meskipun telah dilarang, namun tetap tidak mampu membendung secara penuh mobilitas masyarakat. Kondisi itu tentunya akan meningkatkan risiko lonjakan kasus dan penyebaran COVID-19," ujar Muhaimin.
Di samping evaluasi kebijakan penanganan COVID-19, Muhaimin juga meminta pemerintah segera mempercepat penerapan vaksinasi demi mengantisipasi lonjakan kasus positif.
Baca juga: Wakil Ketua DPR: Jangan sampai ada THR tidak dibayar
Baca juga: Wakil Ketua DPR: Kaji mendalam rencana kenaikan PPN
Dalam kesempatan itu, ia meyakini sektor investasi di Indonesia akan segera pulih mengingat ada beberapa perusahaan rintisan (start-up) dari berbagai sektor yang mulai memasuki pasar bursa demi mendapatkan lebih banyak sumber dana.
Tidak hanya itu, ia juga mengamati data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat adanya peningkatan realisasi nilai investasi pada Triwulan I-2021 apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
BKPM mencatat realisasi nilai investasi pada Triwulan I-2021 naik 2,3 persen jadi Rp219,7 triliun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya (q-o-q) dan naik 4,3 persen apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (y-o-y).
Oleh karena itu, untuk mendukung pemulihan sektor ekonomi Indonesia, Muhaimin berpendapat DPR RI perlu mengevaluasi besaran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara berkala. Per 30 April 2021, realisasi dana PEN mencapai 22,3 persen.
“Bersama-sama pemerintah, DPR RI dapat melakukan penghitungan kembali besarnya dana transfer bagi daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan tujuan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha,” tutur-nya.
Kemudian tidak hanya evaluasi alokasi dana PEN, Muhaimin mengatakan membaik-nya iklim investasi di dalam negeri perlu dijaga dengan memastikan keamanan wilayah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masih jadi persoalan klasik yang terbukti dapat menyebabkan disinsentif (faktor penghambat-red) bagi dunia investasi. Ini harus tetap diperbaiki," kata dia menambahkan.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
