Sinergi program antar Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi petani milenial maupun pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) agar dapat mengembangkan usahanya.Sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani
"Sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu,” kata Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Erdiriyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pemerintah melalui Kemenko Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif dengan perluasan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Khususnya bagi pelaku UMK, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4 persen pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19 persen. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
Baca juga: Pemerintah dorong inklusi keuangan petani melalui sinergi program
Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukkan pertumbuhan yang positif saat PDB terkontraksi 2,07 persen di tengah pandemi COVID-19. Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 29,76 persen pekerja bekerja di sektor pertanian.
Namun sayangnya, hanya sekitar delapan persen yang merupakan petani muda atau generasi milenial. Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial 25,87 persen dan generasi Z sebesar 27,94 persen.
Peningkatan pembiayaan petani terus diupayakan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Perluasan akses pembiayaan tersebut dilakukan oleh BNI dan BJB, khususnya bagi kelompok petani di Kabupaten Bogor.
Melalui skema integratif Agree dari Telkom Indonesia, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan pasokan dan permintaan yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial.
Baca juga: Menko Airlangga sebut akses layanan keuangan daerah masih timpang
Sebagai komplementer dari sinergi tersebut, Pupuk Indonesia (PIHC) memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan off farm dan on farm melalui Program Agrosolution, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.
Dalam kegiatan on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk pertanian berkualitas seperti pupuk non-subsidi dan obat-obatan tanaman, serta memberi kawalan teknologi dan bimbingan teknis. Sementara dalam kegiatan off farm, Pupuk Indonesia memberikan akses pemodalan bagi petani, akses kepada asuransi, serta jaminan offtaker.
Program Agro Solution dari Pupuk Indonesia dapat meningkatkan hasil tani dari rata-rata 5 hingga 6 ton menjadi 8 hingga 10 ton per hektare.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dalam sambutannya menuturkan Kabupaten Bogor menjadi sasaran yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan petani milenial.
Sebanyak 33 persen luas wilayahnya atau 98.463 hektare merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang memiliki posisi strategis dalam penyediaan lahan pertanian dan perlindungan tata air bagi Jabodetabek.
Iwan menuturkan jika pertumbuhan positif sektor pertanian di Kabupaten Bogor harus diiringi pengembangan secara terus menerus agar memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar ke depannya.
Baca juga: Petrokimia Gresik gandeng BRI bantu permodalan petani di Agro Solution
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
