"Itulah mengapa Kadin menginisiasi vaksinasi gotong royong agar perusahaan dapat memberikan vaksinasi bagi pekerjanya dan membantu pemerintah dalam mencapai 'herd immunity'," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, meski sudah divaksin bukan berarti protokol kesehatan berhenti.
Chief Executive Officer (CEO)/Pemimpin Perusahaan Sintesa Group itu menilai protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan mengingat dunia masih dalam pandemi COVID-19.
Protokol kesehatan, lanjut dia, harus dibarengi dengan program vaksinasi untuk mengendalikan pandemi.
Adapun protokol kesehatan yang selama ini diterapkan di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan/sanitasi, menghindari kerumunan hingga mengurangi mobilitas.
Baca juga: Wakil Ketua DPR ingin semua perusahaan vaksinasi karyawan mereka
Sebelumnya, vaksinasi gotong-royong perdana dilaksanakan di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5).
Vaksinasi kepada pekerja pabrik di salah satu perusahaan multinasional itu ditinjau langsung Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara mengharapkan pelaku industri dan dunia usaha dapat lebih produktif menghasilkan kegiatan ekonomi setelah pemerintah dan swasta bekerjasama melaksanakan program vaksinasi gotong-royong.
Program vaksinasi gotong-royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021 yang salah satunya mengatur biaya vaksinasi gotong-royong ditanggung oleh badan hukum/badan usaha yang melaksanakan vaksinasi kepada pekerja.
Berdasarkan keterangan yang dimuat dalam situs resmi www.covid19.go.id, penerima vaksin COVID-19 dalam pelayanan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya.
Sementara itu, Ketua Umum Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, program vaksinasi gotong-royong itu menarik animo tinggi dari dunia usaha.
Baca juga: Anggota DPR: Vaksin gotong royong jangan bebani dunia usaha
Ia mendata ada 22.736 perusahaan yang terdaftar dengan lebih dari 10 juta orang pekerja.
"Kalau ini sudah mulai berjalan, mereka sudah melihat hasilnya, akan lebih banyak lagi perusahaan akan ikut," katanya dalam situs resmi Sekretariat Kabinet di setkab.go.id.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2021 mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan meski masih negatif, namun pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada tiga bulan pertama 2021 itu menunjukkan tanda-tanda perbaikan menuju pemulihan.
Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI mengalami kontraksi yang jatuh paling dalam mencapai 5,32 persen namun perlahan membaik meski masih kontraksi hingga tutup tahun 2020 pada kuartal III sebesar 3,49 persen dan kuartal IV sebesar 2,19 persen.
Baca juga: Alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta luncurkan sentra vaksinasi COVID-19
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
