• Beranda
  • Berita
  • Sektor kehutanan diharapkan bantu pemulihan ekonomi di Kalteng

Sektor kehutanan diharapkan bantu pemulihan ekonomi di Kalteng

25 Mei 2021 18:31 WIB
Sektor kehutanan diharapkan bantu pemulihan ekonomi di Kalteng
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy. ANTARA/HO-MMC Kalteng.

Salah satu fokus pembangunan saat ini yakni upaya pemulihan ekonomi, untuk itu sektor kehutanan harus bisa ditingkatkan lagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong kegiatan masyarakat berbasis kehutanan untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

"Salah satu fokus pembangunan saat ini yakni upaya pemulihan ekonomi, untuk itu sektor kehutanan harus bisa ditingkatkan lagi," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Nurul Edy, dalam Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan Kalteng tahun 2021, di Palangka Raya, Selasa.

Peningkatan kegiatan berbasis kemasyarakatan di bidang kehutanan, seperti penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial maupun rehabilitasi hutan, diharapkan bisa membantu upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Selain itu, juga lahan berupa pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan, baik luas hingga jumlah kelompok masyarakat sasaran.

Lebih lanjut ia menyampaikan, agar dilakukan optimalisasi sumber daya yang ada, karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2021, terdapat perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).  

Selain untuk merehabilitasi hutan dan lahan, juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya. Seperti pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga penyiapan maupun pengembangan perhutanan sosial, serta operasional KPH.

"Khusus bagi pemkab atau pemkot yang memiliki sisa DBH DR, perlu didorong optimalisasi penggunaannya," jelasnya.

Hal itu dikarenakan sesuai ketentuan mengenai batas waktu penggunaan sisa DBH DR kabupaten dan kota, paling lambat hingga tahun anggaran 2022 mendatang.

Apabila masih ada tersisa, maka konsekuensinya Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan maupun penghentian penyaluran DAU/DBH lainnya dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah bersangkutan.

Selain itu, Edy juga mengingatkan agar masing-masing pemerintah daerah di Kalteng, agar bisa mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan secara maksimal, mengingat dari pengalaman sebelumnya, bencana tersebut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, mulai dari kesehatan hingga lingkungan dan ekonomi.
Baca juga: BI:Pertumbuhan ekonomi Kalteng melambat
Baca juga: Gapki sebut industri sawit tingkatkan ekonomi daerah
Baca juga: Sejuta pohon dicanangkan Borneo Nature Foundation di Hutan Sebangau

 

Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021