"Operasi itu sampai hari ini masih berjalan, mudahan-mudahan dapat memberi situasi menjadi lebih baik," kata Joni dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI di Jakarta, Kamis.
Joni menjelaskan operasi itu di antaranya operasi pengamanan perbatasan yang dilakukan sepanjang tahun. Operasi dilakukan sepanjang perbatasan Jayapura sampai Merauke. Sebanyak 96 pos pengamanan dengan dukungan sekitar 3.210 anggota TNI.
Baca juga: Kabais klaim ganguan di Papua upaya hentikan otsus jilid II
Selanjutnya operasi daerah rawan yang dilakukan di beberapa tempat di bawah kendali oleh Pangdam Cenderawasih. Kemudian operasi pengamanan pulau terluar, dimana ada dua pulau terluar di Papua yang dilakukan oleh marinir, serta operasi angkutan udara untuk distribusi logistik di wilayah terpencil.
"Ada pula operasi penegakan hukum yang bekerja sama dengan kepolisian yakni operasi Nemangkawi," ujar Joni.
Baca juga: Kepala Bais: Pemerintah tidak pernah sebut kelompok separatis Papua
Pansus perubahan kedua Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus di Provinsi Papua menggelar rapat kerja untuk mendegarkan masukan dari Panglima TNI, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ketua Pansus Komarudin Watubun menyatakan Otsus Papua yang diberikan melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 telah dilaksanakan hampir 20 tahun. RUU Otsus Papua telah masuk dalam Prolegnas 2021.
Baca juga: Anggota DPR: Kehadiran Polri-TNI di Papua harus berdampak baik
Pansus Otsus Papua mendengarkan kebijakan pertahanan yang selama ini dilaksanakan di Papua dikaitkan dengan keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2001, selain itu untuk mendegarkan pandangan terkait situasi keamanan di Papua saat ini dan perkiraan situasi di Papua pascapenerapan RUU menjadi Undang-Undang.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
