• Beranda
  • Berita
  • KLHK: Pemda ujung tombak mengatasi perubahan iklim

KLHK: Pemda ujung tombak mengatasi perubahan iklim

31 Mei 2021 15:40 WIB
KLHK: Pemda ujung tombak mengatasi perubahan iklim
Tangkapan layar Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati dalam acara dialog kebijakan ketahanan iklim, Jakarta, Senin (31/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Dengan climate resilience city tentu ada aksi-aksi yang diperlukan

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sri Tantri Arundhati menegaskan peran penting pemerintah daerah sebagai ujung tombak mengatasi dampak perubahan iklim terhadap masyarakat.

"Sangat penting untuk bapak ibu wali kota menyadari bahwa sebetulnya para walikota inilah yang menjadi ujung tombak untuk melindungi masyarakatnya terhadap perubahan iklim," kata Sri Tantri dalam acara dialog kebijakan ketahanan iklim bersama beberapa walikota, dipantau dari Jakarta, Senin.

Peran pemerintah daerah perubahan iklim itu penting karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada di akar rumput.

Langkah mitigasi yang bisa dilakukan adalah merancang agar kota mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Dia memberi contoh beberapa langkah yang bisa diambil seperti memperbanyak kawasan hijau atau mengurangi timbulan sampah serta mencari solusi untuk transportasi massal.

Tantri mengatakan dari sisi kebijakan nasional sudah ada komitmen untuk mengambil berbagai langkah mitigasi tersebut dalam bentuk mendorong kota yang berketahanan iklim.

Baca juga: 10 kota percontohan tahan iklim tanda tangani komitmen perubahan iklim

Baca juga: Yayasan KAN dorong pemulihan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim


"Dengan climate resilience city tentu ada aksi-aksi yang diperlukan yaitu dalam hal penyadartahuan mengenai apa itu adaptasi, mitigasi dan perubahan iklim dan juga capacity building," kata Tantri.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang kotanya menjadi salah satu dari 10 kota percontohan Proyek Kota Berketahanan Iklim dan Inklusif (CRIC), komitmen kotanya dalam mitigasi perubahan iklim dibutuhkan karena terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Andi, program ketahanan perubahan iklim Samarinda terbagi pada tiga sektor di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pertama di sektor energi dan transportasi, limbah dan di lahan, mencakup pertanian dan perkebunan.

"Ini yang kembali kita perkuat di RJMD kita di samping program-program dan rencana aksi lain, termasuk rencana aksi gas rumah kaca yang terus kita komitmen tinggi untuk ini," tegasnya.

Baca juga: Bersama-sama menjaga udara tetap bersih

Baca juga: Pegiat lingkungan sebut perlu target net zero emission lebih ambisius

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021