Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono tidak mempersoalkan rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).Kalau pengadaan rutin sesuai dengan anggaran, normallah.
"Kalau pengadaan rutin sesuai dengan anggaran itu, normallah," kata Dave Laksono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dave mengatakan bahwa tantangan pemerintah kini adalah pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang tidak semudah membeli sepeda motor atau mobil yang tinggal mendatangi ke dealer, kemudian memilih kendaraan sesuai dengan keinginan.
Menurut dia, rencana pengadaan dan modernisasi alutsista wajar bila membutuhkan dana yang banyak karena untuk periode jangka panjang.
"Pengadaan alpalhankam memakan waktu, misalnya untuk pengadaannya bisa sampai 1 tahun. Ini bukan perkara mudah," katanya.
Baca juga: Komisi I DPR akan tanyakan Kemhan terkait Rancangan Perpres Alpahankam
Di sisi lain, Dave meminta pemerintah melakukan pelelangan alutsista secara terbuka, termasuk pembeliannya harus sesuai dengan kebutuhan.
Untuk pagu anggaran 2021, Pemerintah mengalokasikan Rp134,2 triliun untuk Kemhan atau naik 14,12 persen dibandingkan pagu 2020. Anggaran Kemhan 2021 sekaligus menjadi yang terbesar selama 1 dekade terakhir.
Namun, kata dia, mayoritas anggaran Kemhan 2021 dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Jumlahnya mencapai Rp74,9 triliun atau 55,2 persen dari total anggaran.
Adapun alokasi untuk program modernisasi alutsista, nonalutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp39,02 triliun atau 29,06 persen dari total anggaran. Sisanya untuk kebutuhan lain berupa operasi, latihan, dan pendidikan.
Keterbatasan mata anggaran untuk modernisasi alutsista, menurut dia, akan berdampak pula pada perawatan rutin dan berkala serta kesiapan tempur TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Baca juga: Anggota DPR mendukung modernisasi alutsista secara transparan
Merujuk data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) atau Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm per 2020, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terendah. Malaysia mengalokasikan 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), Singapura 3,2 persen, Thailand 1,5 persen, bahkan Timor Leste juga 1,2 persen dari PDB.
Meski demikian, belakangan dikabarkan pemerintah tengah merancang perpres modernisasi alutsista selama 25 tahun yang dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri dengan jumlah kurang lebih Rp1.760 triliun.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
