bahas pekerjaan yang prioritas, misalnya Jembatan Batam-Bintan dan kemudian sisa jalan tol yang ke Sumatera, kemudian dan beberapa hal yang kita highlight, jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, jalan perbatasan Kalimantan
Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat pembahasan tiga pihak bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyinkronkan perencanaan dan alokasi anggaran major project pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Kita bahas pekerjaan yang prioritas, misalnya Jembatan Batam-Bintan dan kemudian sisa jalan tol yang ke Sumatera, kemudian dan beberapa hal yang kita highlight, jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, jalan perbatasan Kalimantan,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin.
Rapat juga membahas pembangunan tujuh bendungan di Nusa Tenggara Timur, revitalisasi Danau Tondano dan Danau Limboto, Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan, serta perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pekerja, ASN, TNI, dan Polri.
Sedangkan Kementerian PUPR dalam mendukung pelaksanaan major project Pemulihan Ekonomi Nasional di antaranya berperan dalam pengembangan kawasan industri dan smelter, daerah pariwisata prioritas, food estate, reformasi sistem kesehatan Nasional, dan pembangunan Ibu Kota Negara.
Kemudian Kementerian PUPR juga terlibat dalam pelaksanaan sejumlah major project infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan Tol Trans Sumatera (Aceh-Lampung), jalan trans 18 pulau 3T, jalan trans Papua, 18 waduk multiguna, pengamanan pesisir lima perkotaan Pantura Jawa, rumah susun perkotaan (1 juta), akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah), serta akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga).
Rapat pembahasan tiga pihak yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Keuangan tersebut juga membahas beberapa isu strategis pelaksanaan major project infrastruktur, antara lain penyediaan lahan dan skema pembiayaan untuk major project jalan tol trans Sumatera, kebijakan afirmasi untuk Major Project Jalan Trans Pulau 3T, keberlanjutan pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), prioritas dan kesiapan pembangunan major project waduk multiguna.
Kemudian penyediaan akses air minum tuntas untuk daerah afirmasi, pemilihan teknologi dan skema pembiayaan dalam pengelolaan persampahan, penataan kawasan permukiman kumuh, penyediaan rumah susun perkotaan, serta pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Baca juga: Menkeu ungkap dua pendekatan pemerintah, maksimalkan pemulihan ekonomi
Baca juga: Pertanian dan ekonomi kreatif jadi motor percepatan pemulihan ekonomi
Baca juga: Bali siapkan destinasi wisata sambut "work from Bali"
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
