Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peran para bupati di seluruh Indonesia dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 di daerah.Sebelumnya Presiden Jokowi berpesan para bupati untuk terus menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di daerah ...
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam keterangannya, Selasa, menyambut baik arahan Presiden dan siap mengimplementasikan bersama-sama dengan anggota Apkasi.
“Sebelumnya Presiden Jokowi berpesan para bupati untuk terus menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di daerah saat acara syukuran hari jadi ke-21 Apkasi pada 31 Mei 2021,” katanya.
Baca juga: Pemerintah sinkronkan rencana dan alokasi anggaran proyek PEN
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengatakan peran 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi sangatlah penting dalam situasi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Presiden Jokowi menekankan para bupati harus terus bisa menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Apkasi diharapkan mampu melakukan lompatan-lompatan yang signifikan dan bupati harus terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dan tidak terjebak rutinitas dan menemukan cara-cara baru birokrasi di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima kepada masyarakat.
Baca juga: Menkeu ungkap dua pendekatan pemerintah, maksimalkan pemulihan ekonomi
Ketum Apkasi Sutan pun menegaskan pada peringatan hari jadi ke-21, tema yang diambil adalah “Daerah Bangkit, Ekonomi Terungkit” sebagai bentuk komitmen Apkasi dalam melawan pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
“Kami berupaya dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat, lrovinsi, dan kalangan swasta dalam mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” kata Bupati Dharmasraya ini.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa filosofi pembentukan Apkasi adalah untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberi kesempatan kepada para kepala daerah agar lebih mampu dan fleksibel dalam menggunakan kewenangannya.
“Dengan kewenangan tersebut para bupati diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya, sehingga harapannya setiap daerah akan dapat berkembang, lebih sejahtera masyarakatnya dan mandiri,” kata Tito.
Tito menambahkan dalam konteks pandemi, peran Apkasi juga sangat diharapkan terutama dalam ikut mengendalikan penyebaran COVID-19 serta memulihkan ekonomi daerah yang secara akumulatif berkontribusi di tingkat nasional.
Apkasi pun melakukan koordinasi intensif dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk membangun sinergi dalam mencari solusi-solusi atas permasalahan di daerah.
Sutan juga mengatakan bahwa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), One Single Submission (OSS), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan masalah-masalah penting lainnya yang dihadapi di daerah akan menjadi rekomendasi bersama Apkasi dan Apeksi untuk disampaikan ke pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun langsung kepada Presiden.
Ketua Apeksi Arya Bima Sugiarto mengatakan Apkasi dan Apeksi perlu bersinergi karena keduanya merepresentasikan populasi penduduk Indonesia.
“Misalnya saja Apeksi merepresentasikan 70 juta populasi penduduk di Indonesia dengan sekitar Rp200 trilun APBD, ditambah Apkasi, sisanya 200 juta penduduk di tanah air ini dengan lebih besar lagi APBD-nya,” kata Wali Kota Bogor ini.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
