“Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, pembiayaan bagi mereka yang sakit harus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan antar-seluruh stakeholder,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ketua Umum DPP PKB itu menyatakan kolaborasi seluruh stakeholder mutlak diperlukan agar penangan terhadap PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, dan mereka yang sakit.
“7.300 itu jumlah yang sangat banyak. Apapun kondisi mereka, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Berikan perlindungan optimal kepada para PMI," ujar Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Rachmat Gobel temui manajemen Garuda, dukung aksi strategis perseroan
Sesuai rencana, pada bulan Juni dan Juli 2021, sebanyak 7.300 PMI akan pulang ke tanah air, setelah masa kontrak mereka habis.
Lebih lanjut Muhaimin Iskandar menekankan bahwa yang terpenting menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengn otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, termasuk tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan Pemda-Pemda daerah asal PMI.
Langkah-langkah kerja konkrit dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan setelah mereka sampai daerah tujuan.
“prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, koordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis,” jelas Gus Ami.
Secara teknis Gus Ami menghimbau guna mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin timbul, maka penting untuk memecah titik-titik kepulangan debarkasi. Tidak boleh terkonsentrasi di satu titik. Selama ini misalnya hanya di Tanjung Pinang. Harus mulai dipecah. Selain itu, penyediaan moda transportasi oleh pemerintah harus dilakukan, terutama untuk melakukan penjemputan langsung.
“Buka jalur-jalur kedatangan baru, baik laut maupun udara, untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur yang selama ini ada,” harap Gus Ami.
Baca juga: Ketua DPR minta perguruan tinggi tidak jadi menara gading
Baca juga: Menhan jelaskan rencana induk pertahanan dalam Raker Komisi I DPR
Pewarta: Fauzi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
