Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia mengatakan fraksinya menolak rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) berutang sebesar Rp1,7 kuadriliun untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan berbagai pertimbangan.
"Pertimbangan pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," kata Farah Puteri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.
Dia menilai, dalam pertahanan Indonesia perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat peta jalan atau "roadmap" yang sesuai dengan Nawacita.
Menurut dia, dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, akan dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak dibeli maupun yang tidak.
"Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," ujarnya.
Pertimbangan kedua, menurut dia, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, karena upaya penanganannya menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.
Dia mengatakan upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan, tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.
Ia mengatakan, pertimbangan ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar.
"Apalagi periode Maret 2021 Utang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," katanya pula.
Baca juga: Pembelian alutsista dari luar, Wamenhan: Belum ada
Baca juga: Kemarin, raker alutsista di DPR RI sampai RUU PRUN
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
