Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menginginkan kebijakan pemerintah fokus memperluas akses pasar produk pertanian nasional guna meningkatkan kesejahteraan petani dalam masa pandemi ini.Bantu akses pasar petani terutama untuk produk segar seperti sayuran dan buah-buahan
"Bantu akses pasar petani terutama untuk produk segar seperti sayuran dan buah-buahan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi hasil petani merupakan kebijakan yang perlu diprioritaskan pemerintah bila ingin memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Untuk itu, Aditya menyarankan pemerintah pada 2021 memprioritaskan dukungan penyerapan hasil pertanian di dalam negeri.
"Pada saat ini prioritas petani lebih kepada pemasaran hasil panen," ujarnya.
Agar hasil pertanian dapat diserap secara optimal, lanjutnya, diperlukan peningkatan infrastruktur subsektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan serta perdagangan ritel, mendorong kemitraan dengan penjamin (offtaker) dan di sisi konsumen, meningkatkan daya beli mereka.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang masih mampu memperlihatkan laju pertumbuhan positif di saat pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen year-on-year (YoY) dalam triwulan pertama tahun 2021 ini. Ekspor sektor pertanian juga memperlihatkan pertumbuhan 16,2 persen (YoY) dan 20,8 persen month-to-month (MtM) atau tiga persen dari total ekspor Indonesia.
Baca juga: Kementan siap dukung program petani milenial Sleman
Sebelumnya, sejumlah pihak seperti Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bersama perusahaan Pemerintah Federal Jerman Deutshe Gesellschaft fur Internasional Zusammenarbeit (GIZ) secara resmi telah menandatangani perubahan (adendum) kesepakatan kerja sama untuk program pasokan pertanian berkelanjutan menuju pasar global.
"Kerja sama lanjutan antara Pemkab Kapuas Hulu dan GIZ itu untuk membangun rantai pasok pertanian berkelanjutan yang bebas deforestasi dan terhubung dengan pasar global diantaranya seperti karet dan komoditi lainnya," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan GIZ, di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis (3/6).
Disampaikan Fransiskus, kesepakatan bersama tersebut merupakan bagian dari perjanjian implementasi untuk proyek kerjasama teknis antara GIZ dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tentang proyek kerja sama teknis rantai pasok pertanian berkelanjutan telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 23 Juli 2019 lalu.
Menurut dia, kerja sama lanjutan antara Pemda Kapuas Hulu dan GIZ itu juga untuk membangun rantai pasok pertanian berkelanjutan yang bebas deforestasi dan terhubung dengan pasar global.
Terkait pasar global, produk lokal dinilai perlu benar-benar menerapkan prinsip berkelanjutan agar dapat bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga untuk menjamah pasar global di berbagai kawasan di dunia.
"Sustainability (berkelanjutan) yang terkait lingkungan telah menjadi indikator pasar secara global. Kalau tidak menjadi perhatian kita, bisa saja produk kita bagus tapi tidak diminati oleh pasar," kata Ketua Program Pengembangan Bisnis Lestari Lingkar Temu Kabupaten Lestari Nelson Pomalingo.
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang bertujuan mewujudkan target nasional untuk pembangunan berkelanjutan, salah satunya lewat pengembangan produk lokal yang ramah lingkungan dan ramah sosial.
Menurut dia, bicara soal produk ramah lingkungan, produk lokal sudah pasti lebih ramah lingkungan daripada produk impor, karena jalur distribusinya pendek, tidak menghasilkan terlalu banyak emisi karbon yang berpotensi menyebabkan krisis iklim.
Baca juga: Mentan dan Menkop-UKM dorong program korporatisasi UMKM pertanian
Baca juga: Pertanian dan ekonomi kreatif jadi motor percepatan pemulihan ekonomi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
