Sisi keamanan itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana membangun kesejahteraan secara umum.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menerima Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di kediaman resmi wapres, Jakarta, Rabu, untuk membahas mengenai program percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Mahfud melaporkan terkait dengan kondisi terakhir di Papua, termasuk berkaitan dengan kondisi keamanan di Bumi Cenderawasih itu.
"Pak Mahfud bertanggung jawab berkaitan dengan sisi keamanan di Papua, terutama di Papua itu seperti apa dalam kondisi terakhir. Itulah yang dilaporkan oleh Pak Mahfud," kata Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pembahasan terkait dengan sisi keamanan tersebut, lanjut Masduki, dalam rangka agar pembangunan di Papua dapat dipercepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sana.
"Sisi keamanan itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana membangun kesejahteraan secara umum karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua bisa segera sejahtera," tambahnya.
Baca juga: Komnas HAM: revisi UU Otsus harus jamin rakyat dapatkan kesejahteraan
Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga berpesan kepada Mahfud agar program percepatan atau Quick Win bagi kesejahteraan Papua dapat segera terlaksana.
"Tadi disepakati bahwa akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN untuk membangun kesejahteraan Papua itu segera bisa direalisasikan," kata Masduki.
Wapres juga meminta ada rapat lanjutan antara Wapres dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan kepentingan tersebut.
Selanjutnya, akan ada rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin terkait dengan upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan Papua.
"Setelah selesai semuanya, Wapres akan melakukan kunjungan ke Papua," ujarnya.
Baca juga: AMPB minta pemerintah awasi penyaluran dana otsus Papua
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
