Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menginginkan Kementerian ESDM untuk memperbaiki sistem perencanaan energi nasional agar dapat terwujud tahapan pengembangan sektor energi di Tanah Air yang lebih akurat ke depannya.Dalam sistem perencanaan tenaga listrik dan migas ini mestinya jelas siapa aktor penyusunnya, tahapan, serta jadwalnya
"Tahapan dan jadwal perencanaan energi yang akurat adalah soal yang sangat penting. Ini adalah setengah keberhasilan. Bila perencanaanya baik maka harapannya implementasinya menjadi semakin terarah," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kementerian ESDM memperbaiki sistem perencanaan energi karena sekarang tengah dilakukan pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM tahun 2022 bersama DPR RI yaitu Komisi VII. Upaya ini perlu dilakukan agar antara perencanaan kinerja dengan perencanaan anggaran terdapat kesesuaian.
Sampai hari ini, lanjut politisi Fraksi PKS itu, Kementerian ESDM belum mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 dan revisi RIJTDGBN (Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional) tahun 2019-2038.
Baca juga: Indonesia gali potensi gas alam untuk bahan bakar pembangkit listrik
Padahal tanpa adanya dokumen RUPTL dan RIJTDGBN yang sah, ujar dia, usaha penyediaan listrik dan pengadaan jaringan gas bumi ini tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.
Mulyanto menambahkan sebenarnya pemerintah punya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan dengan Perpres (Peraturan Presiden), Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan Menteri ESDM dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun PLN.
Melihat tenggat waktu yang sudah berjalan, Mulyanto pesimistis berbagai usaha penyediaan listrik dan pengadaan ruas transmisi (RT) dan wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi dapat terlaksana secara optimal. Masalah ini juga mengemuka saat pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM kemarin senin 7/6/2021.
Untuk itu, Mulyanto meminta Kementerian ESDM mencontoh perencanaan yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas dalam Sistem Perencanaan Nasional.
“Dalam sistem perencanaan tenaga listrik dan migas ini mestinya jelas siapa aktor penyusunnya, tahapan, serta jadwalnya. Termasuk adanya semacam Musrenbangnas (musyawarah perencanaan pembangunan nasional),” ungkapnya.
Ia mendesak agar pemerintah untuk lebih serius menyusun perencanaan di bidang ketenagalistrikan dan migas ini.
Baca juga: Subsidi listrik 2022 diusulkan naik jadi Rp61,83 triliun
Baca juga: APBN lagi sulit, DPR minta subsidi listrik tepat sasaran
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah strategi jangka panjang di sektor energi untuk bisa mencapai target karbon netral atau net zero emission (bebas emisi karbon) pada 2060 mendatang.
"Di sektor energi, kami menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional dengan sejumlah strategi. Pertama, melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masif," kata Arifin dalam webinar bertajuk "Indonesia-Norway Investment Opportunities in Hydro and Solar Energy in Indonesia" yang diselenggarakan oleh KBRI Oslo, Senin (7/6).
Pengembangan EBT meliputi solar panel, angin, biomassa, panas bumi, tenaga air, laut, hidrogen, juga Battery Energy Storage System (BESS).
Strategi lain, yakni dengan mengurangi utilisasi sumber energi fosil dengan "co-firing" biomassa serta mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). "PLTU terakhir akan diberhentikan pada 2058 dan PLTGU di 2054," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah tambah pembangkit 41 ribu megawatt dalam satu dekade
Baca juga: Kementerian ESDM: Realisasi investasi ketenagalistrikan masih minim
Baca juga: Anggota DPR ingatkan pemerintah agar fokus kembangkan PLTS
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
