Risma di Jakarta, Senin, mengatakan karantina wilayah mikro lockdown dilakukan lantaran perbedaan karakteristik perekonomian warga di Indonesia, jika dibandingkan dengan warga negara di luar negeri yang dapat menyisihkan pendapatannya dan dapat menggunakannya saat lockdown dilakukan.
Baca juga: Mensos: TKSK harus jadi garda depan respons cepat kebutuhan PPKS
"Lha kalau disini enggak, sekian hari dia dapat, dipakai makan terus besoknya habis. Kan enggak bisa dia survive (bertahan), dan tidak ada treatment (penanganan) apapun, karena itu yang bisa kita lakukan mikro lockdown," kata Risma usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden RI via video conference di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta.
Risma mengatakan selama penerapan mikro lockdown kegiatan pasar, mal maupun hotel di suatu wilayah tetap dapat berjalan, namun disesuaikan dengan protokol kesehatan serta diawasi Satgas Penanganan COVID-19.
"Kalau di Surabaya itu pasarnya ada kelambunya, plastiknya, transaksinya ada caranya yang enggak bersinggungan langsung. Arus jalannya diatur, enggak boleh tabrakan dan satu arah, dibatasi dan dijaga. Di pasar juga ada Satgasnya," kata dia.
Bagi yang masih melakukan mobilitas dari luar kota dengan alasan pekerjaan, Risma menjelaskan pelaksanaan tersebut kemungkinan akan seperti di Surabaya, dengan memberlakukan tes usap, baik di perkantoran maupun saat sudah masuk dalam domisili tinggal.
"Nanti keluarganya juga kita tracing (lacak), kalau ketahuan bisa kita isolasi semuanya," ujar Risma.
Baca juga: Mensos butuhkan inovasi perempuan kurangi celah teknologi disabilitas
Baca juga: Risma minta Kemensos prioritaskan layanan pada gelandangan hingga ODGJ
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
