• Beranda
  • Berita
  • Anggota DPR: PPKM darurat pertaruhan untuk mengakhiri pandemi

Anggota DPR: PPKM darurat pertaruhan untuk mengakhiri pandemi

3 Juli 2021 21:14 WIB
Anggota DPR: PPKM darurat pertaruhan untuk mengakhiri pandemi
Ilustrasi-Tes Swab PCR yang dilakukan di lingkungan ASN Pemkot Bukittinggi. ANTARA/Alfatah.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat merupakan pertaruhan semua komponen bangsa untuk mengakhiri pandemi COVID-19.

Nurhadi dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah mulai menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali hingga 20 Juli 2021.

"(Mengakhiri pandemi) atau setidak-tidaknya menekan atau mengurangi lonjakan kasus," kata Nurhadi.

Dia mengajak semua kalangan harus mendukung kebijakan PPKM darurat. Sebab, dia memperkirakan ekonomi akan kontraksi jika PPKM darurat tidak berhasil.

Baca juga: Pemerintah ingatkan sanksi bagi penimbun obat dan alkes

"Semua harus dimulai dari diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar. Ingatkan siapapun yang abai terhadap protokol kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, dan berdoa," kata Nurhadi.

Nurhadi mengatakan, upaya mengakhiri pandemi harus terus menerus melalui kebijakan-kebijakan yang jitu. Selain vaksin dan kesadaran protokol kesehatan, menurut dia, psikologi masyarakat harus dijaga.

"Masyarakat harus diedukasi sebahagia mungkin menghadapi pandemi ini. Gaungkan bahwa kita bisa melawan pandemi ini," ucapnya.

Nurhadi juga mengajak para tokoh dan masyarakat berhenti saling menyalahkan kebijakan penanganan COVID-19. Pernyataan ini merespon mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut ketidaktahuan pada substansi ilmiah membuat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia serba salah.

"Setop saling menyalahkan," katanya.

Dia menjelaskan, Komisi IX DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah baik dari sisi pencegahan maupun penanganan pasien COVID-19. Pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, oksigen, dan ventilator, terutama di kota-kota dengan kasus tinggi.

"DPR juga mendorong pemerintah untuk memerhatikan keselamatan tenaga kesehatan. Insentif jangan sampai terlambat diberikan," kata Nurhadi.

Baca juga: Sejumlah perjalanan KA wilayah Daop 2 dibatalkan selama PPKM Darurat

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena menyoroti hoaks yang selalu menyertai eskalasi COVID-19 sedari awal. Menurut dia, hoaks salah satu masalah yang harus diatasi.

"Kita harus memberikan pencerahan, keterangan yang jelas, dan betul-betul melawan dan meluruskan berbagai hoaks terkait COVID-19," kata dia.

Lena mengimbau masyarakat tetap tenang, optimis, dan tetap membangun kekuatan diri dengan baik seperti hidup teratur, disiplin protokol kesehatan, rutin olahraga, dan makan bergizi.

"Sehingga hoaks bisa kita hadapi dan hindari dengan baik. Kita dan keluarga bisa tetap sehat," ujar Lena.

Baca juga: Pemkab Jember perketat penyekatan perbatasan saat PPKM Darurat
Baca juga: Kegiatan hajatan di Tulungagung diperketat selama PPKM Darurat

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021