Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran belanja APBN pada semester II-2021 apabila kasus positif dan kematian yang diakibatkan COVID-19 terus melonjak naik, guna memperkuat penanganan pandemi di Tanah Air.Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester II tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis
"Saya kira refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja kementerian dan lembaga, tetapi juga anggaran pemerintah daerah. Karena itu saya minta pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong," ujar Said dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Menurut Said, pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)maupun pemda, merupakan salah satu upaya pemerintah mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan pandemi COVID-19. Saat ini, perkembangan kasus COVID-19 sangat mengkhawatirkan sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu.
"Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester II tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun pemda," kata Said.
Baca juga: Pejabat daerah diminta sinergi lebih kuat kendalikan pandemi COVID-19
Selain itu Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan juga bisa dipotong. Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan penghematan belanja listrik karena sebagian besar bekerja dari rumah atau WFH.
"Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020," ujar Said.
Said menegaskan hasil refocusing anggaran belanja dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Hal itu dinilai penting agar jangkauan rakyat yang mendapatkan layanan vaksinasi semakin banyak.
Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan penambahan tenaga medis, termasuk para sukarelawan, kebutuhan peralatan vaksin, dan pembiayaan tempat tempat darurat untuk pelaksanaan vaksinasi yang memenuhi standar protokol kesehatan.
Baca juga: Sri Mulyani: Presiden perintahkan bansos PKH dibayarkan pekan ini
"Saya mendukung target Presiden Joko Widodo agar program vaksinasi dapat menjangkau dua juta rakyat per harinya," kata Said.
Selain itu hasil pemotongan anggaran juga dipakai guna memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarananya tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien COVID-19. Langkah tersebut untuk mengantisipasi banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal di rumah akibat daya tamping rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas.
"Kementerian Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, TNI, Polri dan Pemda dapat berkolaborasi menyediakan rumah sakit lapangan, khususnya di daerah daerah yang tidak memiliki fasilitas wisma atlit seperti DKI Jakarta," ujar Said.
Tak hanya itu, hasil pemotongan anggaran juga digunakan untuk mendukung anggaran pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, khususnya anggaran operasi penegakan disiplin oleh aparat TNI, Polri, serta Kementerian Perhubungan.
Baca juga: PPKM Darurat, Pemerintah naikkan anggaran kesehatan jadi Rp193 triliun
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
