"Saya menyoroti terdapat beberapa permasalahan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, yaitu mengenai kelangkaan obat-obatan. Kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat," kata Sonny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Sonny menegaskan BUMN sektor farmasi tidak hanya sebatas menyediakan obat-obatan saja, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat.
Baca juga: Penerima vaksin COVID-19 diharap jadi duta protokol kesehatan
Hal itu juga disampaikan Sonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar komisi VI DPR RI, bersama Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu.
"Saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal, dalam memenuhi kebutuhan obat kita di situasi pandemi saat ini," kata Sonny.
Dia menyatakan terkait pengawasan obat, agar secara internal apotek milik BUMN dan apotek yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat. Jika menemukan orang yang terindikasi hanya membeli obat untuk di timbun dan dijual lagi dengan harga mahal dirinya meminta untuk segera di laporkan.
Sonny juga mengutuk keras atas tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat.
Baca juga: Puan: Pemerintah buat langkah terobosan tangani pasien COVID-19
"Namun mengutuk saja tidak cukup. Saya minta BUMN bekerja sama dengan aparat hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi," kata Sonny menegaskan.
Wakil rakyat asal Dapil Jawa Timur III juga meminta BUMN sektor farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong dengan membuka seluas luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin.
"Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Ibu Puan Maharani, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat ini," kata Sonny.
Sonny berharap BUMN farmasi juga harus dapat membantu mensukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri.
Baca juga: Anggota DPR minta Polri tindak tegas spekulan harga obat
Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
