Teknologi digital dan EBT jadi pendorong transisi energi

Dengan adanya super grid memungkinkan setiap wilayah untuk mengimpor dan mengekspor pasokan listrik di saat adanya krisis kekurangan dan kelebihan energi berbasis EBT

Pemerintah menyakini kehadiran teknologi digital dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi faktor pendorong transisi energi terutama dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan serta mengakomodasi peningkatan variabel energi bersih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengungkapkan digitalisasi teknologi dan modernisasi infrastruktur kelistrikan dapat dilakukan melalui pendekatan internet of things dengan memanfaatkan jaringan listrik cerdas atau smart grid.

"Smart grid ini memungkinkan adanya komunikasi antara supply dan demand listrik," kata Ego dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan bahwa penguasaan teknologi dan engineering procurement construction jaringan listrik menjadi infrastruktur utama dalam mengakomodasi volatilitas operasional variabel energi baru terbarukan.

Menurutnya, teknologi dan energi bersih telah dimiliki Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia yang akan mendorong keberhasilan transisi energi dan pengembangan jaringan listrik cerdas di Indonesia.

"Implementasi smart grid telah masuk sebagai program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024," kata Ego.

Dia menerangkan bahwa saat ini terdapat lima lokasi pengembangan smart grid yang telah dilakukan di Sistem Jawa Bali, yaitu advance metering infrastructure untuk pelanggan PLN di Jakarta, digital substation Sepatan II, digital substation Teluk Naga II, reliability efficiency optimization center pada sistem milik Indonesia Power, serta remote engineering, monitoring, diagnostic and optimization center (REMDOC) pada sistem milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Kementerian ESDM merespons wacana Super Grid Nusantara yang menghubungkan jaringan listrik antar pulau besar serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara karena dinilai sebagai solusi potensial guna meningkatkan pengembangan energi terbarukan dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan.

"Dengan adanya super grid memungkinkan setiap wilayah untuk mengimpor dan mengekspor pasokan listrik di saat adanya krisis kekurangan dan kelebihan energi berbasis EBT," ungkap Ego.

Dalam rangka meningkatkan investasi energi baru terbarukan, pemerintah telah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal seperti tax allowance, fasilitasi bea masuk, serta tax holiday guna meningkatkan minat para investor.

Selain itu, pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan terkait harga pembelian energi baru terbarukan dan PLTS atap, serta mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang EBT untuk memberikan kepastian dan keamanan berusaha di sektor energi.

Baca juga: Kementerian ESDM punya delapan strategi pengembangan EBT
Baca juga: Itera ajak anggota konsorsium internasional riset energi terbarukan
Baca juga: Norwegia siap perkuat kerja sama energi terbarukan dengan Indonesia