"Sudah saatnya masyarakat berhenti berdebat soal ada atau tidak adanya COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh kabupaten/kota se-Kaltim," ujar Ketua FKP Provinsi Kaltim Intoniswan di Samarinda, Selasa.
Menurutnya, perdebatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dipastikan tidak bermanfaat, sebaliknya justru membuat bingung warga. Sementara di sisi lain, korban terus berjatuhan akibat terpapar COVID-19.
Ia menuturkan bahwa para ahli kesehatan dari 216 negara di dunia sudah menegaskan COVID-19 itu ada. Jika masyarakat awam masih berdebat soal ini, tentu hal itu tidak ada gunanya.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Kaltim bertambah 1.498 orang
Baca juga: Positif COVID-19 di Kaltim pecahkan rekor bertambah 1.134 orang
Intoniswan yang sudah dua kali terpapar COVID-19 ini melanjutkan, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sedang bekerja keras mengatasi agar penularannya tidak semakin masif, sehingga warga diminta mendukungnya.
"Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kaltim, Selasa ini, saja atau dalam 24 jam terakhir, jumlah orang terpapar COVID-19 di Kaltim mencapai 1.498 orang," katanya.
Selain itu, kata Into, yang pertama kali terpapar COVID-19 pada Maret 2021 ini, dalam 24 jam terakhir tercatat ada 51 orang meninggal, sedangkan jumlah orang yang sedang menjalani perawatan untuk sembuh bertambah 960 orang.
Ia melanjutkan perkembangan kasus positif sangat mengkhawatir, karena tempat tidur di semua rumah sakit pemerintah penuh.
Jika pemerintah bisa cepat membeli tempat tidur, persoalan belum selesai, karena perlu disiapkan bangunan dan nakes. Apalagi mencari nakes seperti dan lainnya bukan hal mudah di Kaltim
"Ketimbang berdebat soal COVID-19, lebih baik waktu digunakan berdoa agar negeri ini bebas dari wabah. Masing-masing pun harus menjaga diri, keluarga, dan teman-teman dari paparan COVID-19," ujarnya.
Menurutnya, PPKM yang diterapkan pemerintah dan anjuran menaati prokes, merupakan benteng mencegah penularan COVID-19, sehingga ia mengajak masyarakat mematuhinya.
Mengenai dampak ekonomi dari PPKM, ia menyatakan yang jelas ekonomi masyarakat makin sekarat, sehingga masyarakat yang kesulitan, disarankan minta ke gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Saya harap kepala daerah menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang kesulitan membeli kebutuhan pokok. Masyarakat punya hak meminta, sedangkan pemerintah wajib menyediakan anggaran bagi masyarakat yang kesulitan," ucap Into.*
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Kaltim rekor baru, bertambah 1.021 orang
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Kaltim bertambah 757 orang
Pewarta: M.Ghofar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
