Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif bagi ulama yang terkena dampak pandemi COVID-19.Nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden
"Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubaligh, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pertimbangan pemberian insentif ini berdasarkan masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah Muhadjir bersilaturahmi ke Kantor MUI di Jakarta, Rabu.
Usulan terkait insentif kedaruratan tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.
Lukmanul kepada Muhadjir mengatakan bahwa kelompok ulama merupakan kelompok yang terdampak ekonomi dari adanya pandemi.
Lukman mengusulkan pelaksanaan insentif kedaruratan bagi ulama bisa dimulai di Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan.
"Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi kelompok dai ini juga terdampak. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatidz, ustad, di pondok pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid," kata Lukman.
Menko PMK pun akan segera menyampaikan usulan ini ke Presiden agar bisa ditindaklanjuti.
"Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini," kata Muhadjir.
Baca juga: Wapres ajak ulama jaga umat dari disinformasi COVID-19
Baca juga: Ulama Aceh serukan ASN baca Yaasin agar pandemi COVID-19 berakhir
Di sisi lain, Muhadjir mengajak MUI untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Menurutnya, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah. Dengan begitu, besar peranan MUI untuk membantu dan ikut andil dalam program-program penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.
"Baik itu vaksinasi, bansos, dan terutama tentu saja sosialisasi dan tabayyun pemberian penjelasan yang clear berbagai macam isu. Terutama isu-isu negatif, isu-isu yang kontraproduktif terhadap rencana langkah-langkah kita untuk menangani COVID-19 ini, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak benar," kata Muhadjir.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Miftachul Achyar menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menko PMK merupakan upaya untuk menyamakan persepsi
antara MUI dan pemerintah dalam penanganan masalah COVID-19.
Miftachul mengatakan penanganan COVID-19 ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat. Karena, penanganan COVID-19 yang baik akan menyelamatkan generasi masa depan Indonesia.
"Kita punya keyakinan bersama bahwa semua itu Insya Allah akan bisa diatasi dengan kerja sama yang baik. Yang penting kita semuanya, anak bangsa ini punya kemampuan dan punya kemauan untuk menjalankan amanah ini dengan ketulusan dan kesungguhan, singkirkan kepentingan pribadi, dan kepentingan yang lain," kata dia.
Baca juga: MPR: Pemerintah tingkatkan perlindungan tokoh agama di masa pandemi
Baca juga: Wapres imbau ulama-ulama di daerah disuntik vaksin AstraZeneca
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
