Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait untuk berkolaborasi guna mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat memimpin rapat koordinasi KPRBN melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jakarta, Kamis.
"Saya minta Kemenkeu bekerja sama dengan Sekretaris Eksekutif KPRBN, Kemensetneg dan Kemenpan RB menyusun konsep desain fungsionalisasi jabatan yang baru. Jangan sampai ada jabatan yang tidak diperlukan," kata Wapres Ma’ruf di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Wapres ingatkan capaian penyederhanaan birokrasi harus dievaluasi
Wapres meminta penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait pengalihan jabatan agar tidak merugikan aparatur sipil negara (ASN) dari segi karir dan penghasilan mereka.
"Penyederhanaan birokrasi harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karir," tambahnya.
Seluruh K/L yang bertugas dalam reformasi birokrasi harus mengawal pelaksanaan dan mengevaluasi kemajuan penyederhanaan birokrasi di seluruh instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya mengutamakan pada transformasi lembaga, sistem kerja, dan jabatan ASN.
Baca juga: Wapres tegaskan penyederhanaan birokrasi harus transparan dan adil
"Sekarang Kemenpan RB dalam lingkup menyederhanakan birokrasi fokusnya pada transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi jabatan," kata Tjahjo.
Reformasi birokrasi akan sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan dalam konteks perizinan dan pelayanan publik, kata Tjahjo.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya akan memastikan penghasilan para ASN yang alih jabatan tidak akan mengalami penurunan.
"Kami akan tetap mengawal yang sifatnya anggaran dan transformasi agar tidak akan menurunkan take home pay para birokrat kita. Namun perubahan dari sisi birokrasinya perlu kita giring terus," ujarnya.
Baca juga: Wapres: Kinerja pasar modal syariah menurun karena pandemi COVID-19
Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Perwakilan Tim Independen KPRBN J.B. Kristiadi serta Eko Prasojo.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
