Ramai-ramai mendorong digitalisasi seakan menjadi gerakan yang solutif di tengah pandemi COVID-19. Berdagang didorong online, sekolah virtual, konsultasi dokter via telemedicine, hingga menentukan kebijakan pun secara daring.Semestinya semua sadar bahwa digitalisasi harus benar-benar memanfaatkan produk lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi,...
Beragam riset kemudian dilakukan, salah satu hasilnya menunjukkan bahwa hanya mereka yang adaptif dan bisa masuk ke dunia digital yang akan mampu bertahan memenangi persaingan terlebih di iklim pandemi yang begitu banyak tantangan.
Maka digitalisasi pun layaknya menjadi slogan penuh solusi mencerahkan bagi bangsa ini untuk bisa keluar dari kesulitan dan bangkit.
Sayangnya masih sedikit yang menyadari bahwa digitalisasi memerlukan infrastruktur pendukung modern yang kerap kali tak diproduksi anak negeri. Karena itu bangsa ini pun semakin rentan menjadi pangsa pasar negara produsen peralatan pendukung digitalisasi.
Semestinya semua sadar bahwa digitalisasi harus benar-benar memanfaatkan produk lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, sehingga selain benar-benar menjadi solusi sekaligus mampu mendorong geliat industri domestik.
Tak terkecuali di lingkup pemerintahan, pengadaan barang dan jasa terkait proyek-proyek menyangkut digitalisasi juga sudah semestinya memanfaatkan produk dalam negeri.
Baca juga: Junimart: Digitalisasi data tingkatkan kualitas pelayanan publik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun ini juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Sebagai tindak lanjut maka di tingkat daerah akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang diketuai para kepala daerah.
Menko Airlangga selaku ketua Satgas P2DD menyatakan bahwa kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah akan meningkatkan efektivitas implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.
Namun kemudian digitalisasi itu sebaiknya ditindaklanjuti dengan jaminan penggunaan sebanyak-banyaknya produk lokal sebagai pendukungnya.
Dunia Pendidikan
Pandemi telah menghempaskan kesempatan para pelajar dan mahasiswa di tanah air untuk belajar dan hadir secara fisik di kampus-kampus setiap hari.
Mereka diharuskan untuk menggunakan platform digital agar bisa tetap belajar secara virtual. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka digitalisasi pun merambah dunia pendidikan Tanah Air.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan untuk mendukung pembelajaran secara virtual
Pemerintah Pusat sudah menganggarkan Rp1,3 triliun untuk pengadaan awal sebanyak 190 ribu laptop untuk dikirim ke seluruh Indonesia.
Selain itu, melalui dana alokasi khusus pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga dipastikan akan ada pengadaan 240 ribu laptop.
Baca juga: Digitalisasi kunci bangkitkan kembali UMKM
Untuk itu, perusahaan lokal pun digandeng. Salah satunya penyedia Internet of Things (IoT) lokal Zyrex yang sudah menerima pesanan 165.000 unit laptop senilai Rp700 miliar. Bahkan perusahaan yang dikembangkan sejak 1996 itu sudah menyatakan siap memenuhi kebutuhan laptop dalam negeri senilai Rp17 triliun sampai 2024.
Zyrexindo Mandiri Buana pemegang merek Zyrex telah mempersiapkan produksi laptop dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Program Digitalisasi Pendidikan yang diluncurkan oleh Kemendikbud-ristek.
Corporate Secretary Zyrex Evan Jordan mengatakan saat ini pihaknya baru saja menambahkan 4 lini produksi perakitan dan hingga kini berjumlah sebanyak 8 lini produksi, sehingga mempunyai kapasitas produksi melebihi 430.000 laptop atas kebutuhan peralatan TIK 2021 di Kemendikbud-ristek pusat dan yang melalui DAK pendidikan.
Dengan demikian, perseroan siap memproduksi laptop sesuai rencana pengadaan produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK per tahun 2021-2024 yang mencapai minimal 1,3 juta laptop senilai Rp17 triliun, belum termasuk yang dialokasikan via DAK provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana data Ditjen Paudasmen, Kemendikbud-Ristek 2021.
Evan Jordan mengatakan pihaknya telah menerima pesanan sebanyak 165.000 unit laptop dari 2 distributor untuk kebutuhan pengadaan di Kemendikbud-ristek dalam program digitalisasi pendidikan. Nantinya laptop tersebut akan dikirim ke sekitar 8.000 sekolah sebelum Desember 2021.
Pihaknya telah menyatakan sanggup memproduksi total 317.000 laptop sehingga masih bisa menyuplai kebutuhan di DAK di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Fakta ini menjadikan cermin bahwa sejatinya kekuatan industri dalam negeri dapat dimaksimalkan untuk menjadi solusi bagi persoalan digitalisasi yang sedang digencarkan.
Baca juga: Nadiem: Program digitalisasi sekolah gunakan produk dalam negeri
Produk Lokal
Banyak pihak yang masih ragu pada kualitas produk lokal untuk infrastruktur digital.
Indonesia sendiri selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi.
Namun, Presiden RI Jokowi sudah menegaskan tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Oleh karena itu, nasionalisme kepada seluruh elemen bangsa ini harus mulai diterapkan termasuk dalam kaitannya untuk bangga pada buatan Indonesia seperti halnya yang pernah dilakukan di sejumlah negara lain seperti Korea Selatan (Korsel) dengan produk otomotif Hyundai dan KIA.
Demi menekankan hal itu, Pemerintah telah menggencarkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sepanjang tahun sejak tahun lalu.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta jajarannya untuk memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan.
Menurutnya, dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini.
Ia juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Ini harus terus dilakukan agar proyek-proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN, masih memakai barang-barang impor.
Meski begitu pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
