Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi tersebut menyerap anggaran COVID-19.
"Lakukan koordinasi lebih kuat dengan kabupaten dan kota, dengan satker (satuan kerja) terkait. Jangan sampai ada kabupaten, kota yang rendah penggunaan anggarannya," kata Wapres Ma’ruf dalam video yang diunggah di akun milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis.
Wapres juga meminta Sri Sultan dan jajaran Pemprov Yogyakarta untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah tersebut.
"Perlu dilakukan percepatan di dalam penanganan COVID-19, dengan tentu pendampingan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kejaksaan, Polri dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujarnya menegaskan.
Terkait masih tingginya angka kasus COVID-19 di Yogyakarta, Wapres juga meminta Sri Sultan untuk bekerja lebih keras dalam menangani COVID-19 di daerah tersebut.
Baca juga: Wapres minta pemda bekerja lebih keras agar kasus COVID-19 landai
Baca juga: Wapres: Pemda perlu Badan Layanan Umum limbah B3 COVID-19
"Jumlah testing di Provinsi DIY memang sudah di atas standar, tapi positivity rate-nya masih sangat jauh di atas standar WHO yang 5 persen. Positivity rate DIY masih berada pada angka 41 persen," ungkap Wapres.
Sementara itu, Sri Sultan mengatakan kondisi angka kasus COVID-19 yang positif dan negatif di Yogyakarta sangat tidak stabil. Meskipun jumlah kasus positif di Yogyakarta masih tinggi, Sri Sultan mengelak bahwa kondisi tersebut masih di bawah angka positif daerah lain di Pulau Jawa.
"Memang yang positif itu meningkat tajam. Biar pun secara jumlah mungkin se-Jawa itu yang terkena, itu pun jauh lebih kecil daripada provinsi di Jawa yang lain,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengatakan gerakan masyarakat di Yogyakarta cukup baik dalam menjaga lingkungan sekitarnya dari penularan COVID-19. Dia mengatakan terdapat Gerakan Jaga Warga yang bertujuan untuk saling mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Di setiap desa, Jaga Warga ini inisiatif masyarakat sendiri untuk menjaga keamanan kelurahan. Tapi dalam konteks (pandemi) seperti ini, kami dorong mereka untuk menjaga shelter, mengingatkan karena tidak pakai masker atau tidak tinggal di rumah tapi masih nonggo (bertetangga)," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
