Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Parlemen Nizam Mydin Bin Bacha Mydin yang ditujukan kepada para anggota dewan yang beredar di Kuala Lumpur, Sabtu (31/7).
Dalam surat tersebut disebutkan Ketua Parlemen telah diberi informasi oleh perdana menteri bahwa persidangan pada Senin (2/8) diundur ke tanggal yang akan ditentukan kelak.
Penangguhan tersebut selaras dengan usulan Dirjen Kesehatan serta penilaian risiko oleh Kementrian Kesehatan yang menyatakan parlemen Malaysia merupakan tempat berisiko penularan COVID-19.
Menanggapi pembatalan itu, Majelis Presiden Pakatan Harapan menyatakan penolakannya.
Baca juga: Pakatan Harapan minta PM Muhyiddin Yasin mundur dengan hormat
Penolakan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara (Amanah) Hj Mohamad Sabu dan Partai Tindakan Demokratik (DAP) Lim Guan Eng.
Dirjen Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah telah menyampaikan bahwa 1,183 orang telah dites, 11 di antaranya dinyatakan positif COVID-19.
Dari 11 orang tersebut, satu orang menjalani tes RT-PCR sedangkan sisanya melakukan tes RTK.
Berdasarkan laporan Dirjen Kesehatan, tingkat positivitas di parlemen adalah 0.9 persen, sementara nilai ambang (threshold) yang disarankan WHO adalah lima persen.
"Ini artinya tidak ada jumlah kasus positif COVID-19 yang signifikan di parlemen sepanjang minggu lalu," katanya.
Oleh karena itu, ujar dia, isu penularan COVID-19 tidak boleh dan tidak patut dijadikan alasan untuk menutup atau menangguhkan sidang parlemen yang perlu diteruskan pada Senin depan.
Baca juga: Warga Malaysia berunjuk rasa, tuntut PM Muhyiddin mundur
Baca juga: Muhyiddin sampaikan rencana pemulihan negara di sidang parlemen
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
