"Ini untuk melihat Sulsel jauh lebih baik. Dalam pendampingan dan pengawalan BPK dan juga Inspektorat dan instansi lainnya," kata Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan Inspektorat Sulsel telah dua kali melaksanakan audit pelaksanaan program vaksinasi pada bulan Februari dan Mei 2021. Juga telah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan BPKP Sulsel.
Terkait masalah vaksin, Sulsel telah mencapai 24 persen vaksinasi dari target 7 juta orang. Pemprov juga telah melakukan program Sulsel Kebut Vaksinasi. Gerai-gerai vaksin dihadirkan di rumah sakit milik Pemprov Sulsel.
Baca juga: BPK Sulsel gelar pemeriksaan terinci penanganan COVID-19
Baca juga: Gubernur Sulsel siap pecat oknum minta "cashbac" dan SPPD fiktif
Saat ini, vaksin baru telah diterima, yakni Sinovac dan Moderna yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan untuk vaksin dosis ketiga atau sebagai booster vaksin.
Dengan keterbatasan vaksin, maka disasar wilayah-wilayah algomerasi, yang pernah menjadi episentrum dan saat ini menjadi episentrum. Sehingga, dengan kondisi cadangan vaksin yang dimiliki, bisa membentuk herd immunity.
"Membentuk herd immunity di wilayah yang menjadi epistentum peningkatan COVID-19 yang tinggi. Misalnya Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. Termasuk wilayah lainnya seperti Tana Toraja, Palopo, termasuk Jeneponto yang teridentifikasi penyebarannya tinggi," ujarnya.
Sedangkan dalam dunia pendidikan, dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang matang terlatih dan terpakai.
"Jadi mereka terlatih dan terpakai, kekurangan kita di SMA/SMK ini, yang saya dorong kepala dinas dan kepala bidang semuanya. Bagaimana anak-anak siswa kita terlatih dan bisa terpakai,” urainya.
Pemprov juga mendorong kampus-kampus termasuk Unhas dan UNM, agar alumni dan lulusannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan orientasi pendidikan terapan.
Sedangkan, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang, mengatakan saat ini bangsa Indonesia masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Dituntut tetap menjalankan tugas-tugas, terutama dalam kerangka layanan rakyat dan publik. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
"BPK sebagai salah satu yang mendukung kebijakan pemerintahan, berupaya sekuat tenaga melakukan penanganan pandemi COVID-19. BPK ikut berperan dalam rangka ikut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang digunakan," katanya.
Alasan pemeriksaan vaksinasi adalah mendukung program percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 melalui kegiatan vaksinasi.
Pemberian vaksinasi COVID-19 harus dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Serta masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
"Jadi strateginya harus tepat sasaran, karena jumlah vaksin yang ada, dan yang harus mendapatkan vaksin tidak seimbang, sehingga harus dipetakan sasaran prioritasnya," ujarnya.
Adapun alasan pemeriksaan vokasi adalah demi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang merupakan salah satu prioritas RPJMN IV 2020-2024, dengan arah kebijakan. Diantaranya untuk meningkatkan pelibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pemeriksaan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan dengan pertimbangan adanya permasalahan terkait. Dimana, tingkat pengangguran terbanyak berlatar belakang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah rata-rata Asean. Serta, tingkat pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya masih sangat tinggi.
"Harapan terhadap Pemda, yakni memberikan dukungan dan kerjasama atas kelancaran pemeriksaan kinerja pendahuluan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulsel," ujarnya.*
Baca juga: Sulsel mulai berikan vaksin COVID-19 dosis III bagi nakes
Baca juga: Satgas COVID-19: BOR RS Pemprov Sulsel masih di bawah 70 persen
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
