Digitalisasi pelabuhan diharapkan dukung RI jadi tujuan investasi

5 Agustus 2021 19:22 WIB

Ilustrasi - Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunjuk Pulau Batam menjadi percontohan sistem National Logistik Ecosystem (NLE) melalui Batam Logistic Ecosystem (BLE), platform digitalisasi yang mempertemukan importir/eksportir dengan penyedia jasa logistik dan mempermudah proses perizinan hingga pembayaran logistic. ANTARA FOTO/Teguh prihatna/Lmo/rwa. (ANTARAFOTO/Teguh Prihatna)

Digitalisasi pelabuhan diharapkan akan mendukung daya tarik Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi dunia.

Implementasi digitalisasi kepelabuhanan melalui National Logistic Ecosystem (NLE) akan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta menciptakan peluang baru.

"NLE dan digitalisasi menjadi langkah besar yang diharapkan dapat meng-attract (menarik) investasi sehingga ada inovasi dan transfer teknologi untuk peningkatan SDM," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL Kalake dalam webinar Digitalisasi Kepelabuhanan Menyambut Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kamis.

Ayodhia menuturkan biaya logistik nasional saat ini sebesar 23,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indeks kinerja logistik Indonesia meningkat dari 63 (2016) ke 46 (2018), namun posisinya masih di bawah India dan negara ASEAN lainnya.

Baca juga: Evolusi bisnis dan budaya kerja melalui digitalisasi pelabuhan

Selain itu masih terjadi tumpang tindih regulasi dan implementasi sektoral. Pengembangan jaringan sarana dan prasarana yang masih bersifat unimoda sehingga biaya transportasinya masih relatif tinggi.

"Untuk membenahi logistik di Indonesia, maka disusunlah rencana aksi penataan ekosistem logistik nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional," katanya.

Penataan ekosistem logistik nasional itu meliputi simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik domestik maupun internasional, kemudahan transaksi pembayaran dan fasilitasi pembayaran serta penataan tata ruang dan jalur distribusi barang.

Upaya tersebut, lanjut Ayodhia, diharapkan akan dapat menekan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi 17 persen pada tahun 2024.

"Amanat Perpres 18 Tahun 2020, agar dipercepat capainnya (targetnya). Demikian juga kita harapkan implementasi Inpres 5/2020 dapat diselesaikan sebelum 2024," kata Ayodhia.

Baca juga: Cegah praktik suap, Pelindo II lakukan digitalisasi