Mahfud ajak masyarakat bangun kepercayaan kepada Komnas HAM

12 Agustus 2021 18:33 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Kemenko Polhukam/aa

Hal ini untuk memperkuat posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk membangun kepercayaan kepada Komnas HAM.

"Hal ini untuk memperkuat posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)," kata Mahfud dalam Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2020, di Jakarta, Kamis.

Menurut Mahfud, pembentukan Komnas HAM sebagai bukti bahwa negara ini melindung HAM dengan sebaik-baiknya.

Mahfud dalam siaran persnya menjelaskan Komnas HAM adalah satu satunya lembaga yang memiliki fungsi penyelidikan dengan berbagai keistimewaan dan wewenang khusus yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2020.

"Lembaga ini adalah lembaga independen dan bukan bagian dari kekuasaan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden," ujar Mahfud sembari menjelaskan sejak awal dibentuknya Komnas HAM dirancang sebagai lembaga otonom.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM.

Baca juga: Komnas HAM mendorong Kejagung tindaklanjuti 12 pelanggaran HAM berat

Baca juga: Komnas HAM: Polri instansi paling banyak diadukan masyarakat

Oleh karena itu, ia berharap Komnas HAM bisa bekerja dengan sebaik baiknya sebagai lembaga independen.

"Komnas HAM harus bekerja dengan baik agar bisa dipercaya, rakyat juga harus percaya kepada Lembaga ini. Sekurang-kurangnya secara formal konstitusional kalau ada masalah yang wewenangnya ada di Komnas HAM, silakan sampaikan ke Komnas HAM, nanti Komnas HAM yang meminta pemerintah menindaklanjuti," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sejauh menyangkut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut Mahfud, hukum tentang HAM juga mengadopsi tentang Statuta Roma tanggal 17 Juli tahun 1998 yang menyebut adanya dua jenis kejahatan HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan.

"Dua itu yang masuk dalam kejahatan HAM berat. Misalnya, kalau pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan kemanusiaan harus terlihat strukturnya, siapa yang melakukan, siapa yang merencanakan," ucapnya.