Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto meminta masyarakat di Provinsi Lampung mengurangi mobilitas yang tercatat masih tinggi guna mengurangi penyebaran COVID-19.Mobilitas masyarakat Lampung masih tinggi berkisar 10 persen, terkhusus di Kota Bandarlampung
"Mobilitas masyarakat Lampung masih tinggi berkisar 10 persen, terkhusus di Kota Bandarlampung. Jadi perlu mengerem sementara mobilitas masyarakat," ujar Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan tingginya mobilitas masyarakat di sejumlah daerah di Provinsi Lampung tidak hanya terjadi di Kota Bandarlampung, tapi juga di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Tengah.
Baca juga: Airlangga Hartarto apresiasi penangan COVID-19 di Provinsi Lampung
"Secara nasional mobilitas telah turun ke angka minus 15 persen, namun di sejumlah daerah di Lampung seperti Tanggamus dan Lampung Tengah mobilitas tinggi sudah mulai di level tiga, jadi untuk mengurangi persebaran COVID-19 maka Kapolda dan Danrem dapat membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan mobilitas serta melakukan penyekatan," katanya.
Menurutnya, dengan mengendalikan mobilitas masyarakat, selain dapat mengurangi persebaran kasus COVID-19, juga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi.
Baca juga: Menko Airlangga: 78,3 juta orang telah divaksinasi sampai 11 Agustus
"Jadi pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan tingkat penyebaran kasus, ketika kasus tinggi dan mobilitas tinggi tentu diikuti pertumbuhan ekonomi yang turun. Akan tetapi, bila kita bisa kendalikan mobilitas dan kasus turun maka perbaikan ekonomi akan ikut serta terjadi," ucapnya.
Dia menjelaskan, setelah dilakukan pemantauan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selain pengendalian mobilitas masyarakat, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama, salah satunya tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Lampung.
Baca juga: Rektor UIN Lampung mengajak masyarakat tidak takut divaksin
"Angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi di Lampung juga menjadi pembahasan hari ini, dan kita akan minta pemerintah daerah untuk mengecek data agar sesuai dengan fakta yang ada," katanya pula.
Sebelumnya diketahui selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro maupun level empat di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, terutama Kota Bandarlampung, masyarakat tidak mengurangi mobilitas dalam aktivitasnya.
Baca juga: Dua menteri dijadwalkan tinjau rumah sakit darurat di Lampung
Baca juga: Ombdsman minta pemda di Lampung optimalkan "call center" COVID-19
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
