"Menurut saya anggaran APBN 2022 arahnya sudah tepat. Arah kebijakan atau policy directive sudah benar, bahkan politik anggarannya juga benar," ujar Yanuar kepada Antara di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memiliki lima visi antara lain transformasi ekonomi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi.
"Warisan atau legacy paling berharga dari Bapak Presiden Joko Widodo sekarang ini adalah membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 secara bermartabat," katanya.
Yanuar menilai Presiden Jokowi ke sana dan paham infrastruktur dan ekonomi penting. Demikian pula dengan sumber daya manusia, yang harus selamat dari pandemi, tidak anjlok ke kemiskinan dan hidup bermartabat.
Baca juga: Menilik strategi Presiden menjaga lompatan pemulihan sosial-ekonomi
"Itu yang saya lihat, alokasi anggaran untuk SDM sebesar Rp541,7 triliun dari total belanja negara dalam RAPBN 2022 yang direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, artinya ada porsi cukup besar sekitar 22 persen yang kira-kira dialokasikan bagi pembangunan SDM," kata pengamat tersebut.
Menurut dia, Pembangunan SDM ini terdapat dua bagian, satu bagian di hulu dan bagian lainnya di hilir. Pembangunan SDM hulu mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan di hilir terkait dengan pendidikan tinggi, manajemen talenta, riset dan inovasi.
Selain itu di hulu juga ada ada aspek perlindungan sosial agar individi tidak jatuh ke dalam kemiskinan, melalui instrumen-instrumen seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, termasuk insentif bagi UMKM dan sebagainya.
"Menurut saya warisan Bapak Presiden Joko Widodo yang paling penting beliau menggariskan dengan lebih jelas saat ini bahwa warisan yang paling berharga adalah keluar dari pandemi COVID-19 dengan bermartabat," kata Yanuar.
Kendati demikian, lanjut dia, tantangannya adalah bagaimana APBN 2022 ini dijalankan dan diimplementasikan.
"Pesan yang sangat bagus dan kuat dari Presiden RI pada hari ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit untuk birokrasi di bawahnya segera bertindak dan merealisasikan kebijakan dari Presiden tersebut," katanya.
Baca juga: Pemerintah alokasikan anggaran perlindungan sosial Rp427,5 triliun
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
