Twitter juga mengumumkan mulai hari Selasa (17/8) para pengguna dapat melaporkan informasi yang salah melalui proses yang sama seperti pelecehan atau konten berbahaya lainnya, melalui menu dropdown di kanan atas setiap cuitan, tweet.
Baca juga: Twitter blokir sementara akun anggota DPR AS atas cuitan ihwal COVID
Pengguna Twitter juga akan diminta untuk memilih apakah komentar menyesatkan tersebut bersifat politis, terkait kesehatan, atau termasuk dalam kategori lain.
Dikutip dari The Verge, Rabu, kategori politik mencakup bentuk disinformasi yang lebih spesifik seperti konten yang terkait dengan pemilu. Kategori kesehatan juga akan menyertakan opsi bagi pengguna untuk menandai informasi yang salah terkait COVID-19.
Fitur baru ini akan mulai tersedia pada Selasa untuk sebagian besar pengguna di AS, Australia, dan Korea Selatan. Twitter berharap bisa menjalankan eksperimen ini selama beberapa bulan sebelum memutuskan untuk meluncurkannya ke pasar global.
Twitter juga mengatakan bahwa tidak setiap laporan akan ditinjau karena platform terus menguji fitur tersebut. Tetapi data yang diperoleh melalui pengujian akan membantu perusahaan menentukan bagaimana mereka dapat memperluas fitur selama beberapa minggu ke depan.
Tes tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tweet yang berisi informasi yang salah yang berpotensi menjadi viral di dunia maya.
Bulan lalu, pemerintahan Biden mengambil sikap yang lebih kuat terhadap informasi yang salah karena varian baru COVID-19 terus menyebar. Presiden Biden mengatakan kepada wartawan pada bulan Juli bahwa platform media sosial seperti Facebook "membunuh orang" dengan informasi yang salah tentang vaksin.
Baca juga: Disinformasi virus corona, paket dari China mengandung virus
Baca juga: Disinformasi masih jadi tantangan dalam edukasi protokol kesehatan
Baca juga: Singapura minta Facebook, Twitter muat koreksi soal varian baru COVID
Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
