Pembiayaan ultra mikro di Sulsel naik 13,47 persen semester I

20 Agustus 2021 22:12 WIB

Ilustrasi - Suasana aktivitas UMKM di pasar tradisonal di Makassar. ANTARA/HO-PD Pasar Makassar.

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sulawesi Selatan pada semester I 2021 sebesar Rp105.59 miliar atau mengalami kenaikan 13,47 persen bila dibandingkan dengan penyaluran UMi semester I 2020 yang tercatat Rp93,05 miliar.

"Animo masyakat untuk menggunakan pembiayaan UMi dalam menjalankan usaha pada masa pandemi cukup tinggi," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Syaiful di Makassar, Jumat.

Penyaluran Pembiayaan UMi di Provinsi Sulsel dilaksanakan oleh tiga LKBB yaitu Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Koperasi Mitra Dhuafa.

Hingga semester I 2021 jumlah debitur UMi di Sulawesi Selatan yang memperoleh fasilitas pembiayaan UMi telah mencapai 112.235 debitur pada tiga LKBB tersebut. Naik sebesar 45,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

PNM memiliki debitur UMi tertinggi yakni sebanyak 76.933 debitur, diikuti oleh Pegadaian sebanyak 24.785 debitur dan Koperasi Mitra Duafa sebanyak 10.607 debitur.

Dalam Nota kesepakatan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Pemerintah Daerah di Sulsel telah berkomitmen memberikan dukungan bagi Kementerian Keuangan dalam membantu keberlangsungan UMKM.

Pertama dengan menyediakan link untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku ultra mikro, seperti pemberdayaan koperasi.
Kedua, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dilibatkan dalam TPKAD pemda kab/kota untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan dalam hal kemudahan akses pembiayaan bagi Pelaku UMKM.

Menurut Syaiful, dukungan Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memperkuat basis data UMKM dan Ultra Mikro, melalui updating data dalam aplikasi SIKP-UMi.

Selain itu, menciptakan kemudahan akses penyaluran pembiayaan UMi yang dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah juga merupakan usaha-usaha yang didorong oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel bersama Pemda dalam rangka membantu pengembangan UMKM dan Ultra Mikro.

Pemerintah berperan dalam memastikan ketersediaan akses jasa keuangan yang mudah, murah, aman bagi pelaku usaha ultra mikro, melakukan pendampingan dengan pola hilirisasi bagi pelaku UMKM dan UMi sehingga mampu mandiri dari sisi pembiayaan, branding product, iklan pemasaran dan mengarahkan ke arah digitalisasi produk dan Marketplace.
Baca juga: Holding BUMN ultra mikro akan targetkan 44 juta pengusaha ultra mikro
Baca juga: BRI jadi induk Pegadaian dan PNM pada September 2021
Baca juga: Dirut BRI: Tak semua lembaga pembiayaan berani ke sektor ultra mikro