Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menjadikan angka kematian akibat COVID-19 yang masih cukup tinggi sebagai bahan dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus COVID-19, namun harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.
Dia mengutip berdasarkan data harian kasus COVID-19, angka kematian pasien masih berada di atas seribu orang per hari, misalnya per tanggal 22 Agustus terdapat 1.030 orang meninggal, meskipun penambahan kasus cenderung turun.
Puan menegaskan bahwa angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemerintah.
"Pemerintah harus bisa menekan kasus kematian akibat COVID-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM," ujarnya.
Dia juga meminta bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian COVID-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan, sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Puan mencontohkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 21 Agustus, ada 10 provinsi dengan tingkat kematian tertinggi adalah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Dia juga berharap Pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut, sehingga perawatan terhadap pasien COVID-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat, dapat dilakukan secara maksimal.
"Optimalisasi penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit mutlak dilakukan, dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat. Dengan begitu pasien-pasien COVID-19 berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun," katanya pula.
Dia juga menyoroti data satgas COVID-19 pada pekan lalu terkait 9 provinsi yang masih menunjukkan peningkatan kasus mingguan, yaitu Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Maluku, dan Jambi.
Menurut dia, harus ada evaluasi mengapa daerah-daerah tersebut masih mengalami peningkatan kasus, termasuk juga harus ada perbaikan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dia juga meminta agar upaya tes, penelusuran, dan pengobatan (3T) harus lebih dioptimalkan serta percepatan vaksinasi harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan COVID-19 lainnya.
"Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai COVID-19," katanya lagi.
#ingatpesanibu
#sudahdivaksintetap3M
#vaksinmelindungikitasemua
Baca juga: Ketua DPR tegaskan sektor kesehatan kunci pemulihan ekonomi
Baca juga: Puan: Syarat sertifikat vaksin dibarengi perluasan cakupan vaksinasi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
