"Ini yang blokir pihak bank, Kemensos belum melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil, saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir di Riau, kalau satu-satu susah nanti," kata Risma saat melakukan pertemuan bersama pendamping PKH, BPNT, Himbara penyalur dan Kepala Dinas Sosial se-Riau di Pekanbaru, Selasa.
Baca juga: DPR sesalkan ribuan Kartu Bansos belum cair, kendala di Himbara
Kebijakan tersebut disampaikan Risma terkait pemerintah memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpencil di Provinsi Riau.
Tri Rismaharini menjelaskan pihaknya melakukan pendekatan geografis, konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan dan terpencil. Bank-nya jauh, sehingga pihak bank yang harus datang. Jadi, supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang.
Ia mencontoh kasus di Pelalawan, Riau, ada satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.
"Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik pompong atau perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau," katanya.
Solusinya, katanya, adalah bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti dan kasihan mereka, apalagi jarak tempuh perjalanan mereka untuk menjemput bansos itu selama empat jam melewati sungai.
Dia mengatakan berdasarkan data yang direkap, setidaknya ada lima kabupaten/kota di Riau yang menyampaikan laporan tidak transaksi dan tidak terdistribusi tahap I dan II, yakni Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar.
Baca juga: Risma dorong Himbara akselerasikan salur bansos via kartu-el
Baca juga: Pemerintah tambah anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun
Risma menyebut, dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) KPH di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.
"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," tegas Risma.
Pewarta: Frislidia
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
