PDIB imbau warga tidak percaya informasi salah-hoaks tentang vaksin

2 September 2021 18:19 WIB

Petugas medis mempersiapkan vaksin COVID-19 Sinovac sebelum disuntikkan pada tenaga kesehatan di Klinik Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Selasa (2/2/2021). Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 provinsi Jatim menargetkan vaksinasi pada tenaga kesehatan di wilayah tersebut rampung pada minggu ketiga bulan Februari 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto (ANTARA FOTO)

Padahal tidak memiliki kemampuan keilmuan

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) James Allan Rarung mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak percaya pada informasi salah atau hoaks terkait semua vaksin COVID-19 yang digunakan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat.

"Jangan langsung terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang mengaku pakar tentang vaksin, dan data-data serta bukti ilmiah tentang vaksin tertentu," kata James saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

James menuturkan sikap memilih-milih vaksin yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai pendapat dari figur-figur yang mereka anggap pakar atau menjadi panutan mereka yang berkomentar bahwa vaksin A bagus, sementara vaksin B berbahaya karena banyak yang menderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) bahkan meninggal.

Baca juga: Kominfo: hoaks hambat penanganan pandemi

Baca juga: Kemenkes: Hoaks jadi tantangan terbesar sosialisasi vaksinasi

Menurut dia, pendapat-pendapat seperti itu jika dibiarkan "liar" maka pasti akan mempengaruhi masyarakat seperti masyarakat mulai meragukan vaksin.

Ia mengatakan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya harus terus memberikan komunikasi yang efektif, informasi yang jelas, lengkap dan mudah dipahami serta menerapkan pendekatan cara edukasi yang baik dan santun kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami kualitas serta penting dan baiknya mendapat vaksin COVID-19.

James menuturkan pemerintah juga harus selalu menindak tegas para "pakar" yang tanpa dasar keilmuan kedokteran tentang vaksin selalu memberikan pernyataan tanpa data dan bukti ilmiah.

Penindakan tegas itu diperlukan agar pelaku tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat khawatir dan bingung tentang vaksin COVID-19, bahkan sampai menolak vaksinasi.

Kedua upaya tersebut dilakukan seimbang agar tidak ada sikap memilih-milih vaksin dan bahkan menolak vaksin di tengah masyarakat.

Baca juga: PDIB: Semua vaksin COVID-19 sudah lolos uji keamanan dan efektivitas

Baca juga: PDIB dukung vaksin gotong royong individu berbayar