Kami sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan kelangkaan kontainer,
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi kelangkaan peti kemas yang dapat menghambat ekspor komoditas Indonesia.
Kepala KSP Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah antara lain membatasi ekspor peti kemas kosong (repo container), dan ketentuan bagi industri perkapalan untuk membawa peti kemas kosong (empty container) ke dalam negeri.
“Kami sudah siapkan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan kelangkaan kontainer,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Masalah Ekspor karena Kelangkaan Kontainer dan Ketersediaan Kapal.
Baca juga: Perpanjangan Teluk Lamong bakal dongkrak layanan kontainer domestik
Rapat koordinasi tersebut diikuti 11 kementerian/lembaga, 12 asosiasi di bidang ekspor dan logistik, dan enam perwakilan perusahaan pelayaran.
Selain kelangkaan peti kemas , kata Moeldoko, pemerintah juga mendeteksi kurangnya ketersediaan kapal untuk mengangkut komoditas ekspor.
“Kemenhub dan Kementerian BUMN perlu segera menyiapkan perusahaan pelayaran nasional untuk menyewa kapal mother vessel yang bisa mengangkut kontainer ekspor RI ke destinasi utama dengan menggandeng Main Line Operator (MLO),” kata Moeldoko.
Di aspek lain, Moeldoko juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kementerian terkait untuk menyelidiki indikasi praktik bisnis yang tidak sehat dalam bisnis kargo.
“ Kenaikan harga freight (kargo) yang luar biasa ini harus segera dicari akar masalahnya,” ujarnya.
Baca juga: JICT maksimalkan layanan digital untuk kurangi kepadatan terminal
Dalam rapat itu, seperti dikutip KSP, Ketua Umum Dewan Pemakasi Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan perlu ada regulasi khusus untuk mengatur arus peti kemas ekspor/impor, dan ketersediaan kapal dalam kondisi darurat.
“Jika arus kontainer ekspor/impor ini diatur dalam sebuah regulasi khusus, kita bisa memantau ketersediaan kontainer dalam negeri, baik repo container maupun empty container. Begitu juga dengan sistem penyewaan kontainernya,” kata Toto dalam siaran pers KSP.
Ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto, seperti dikutip KSP, menilai pemerintah sebaiknya duduk bersama dengan perusahaan pelayaran global atau Main Line Operator (MLO), untuk membahas harga kargo.
“Pemerintah bisa bernegosiasi dengan MLO soal harga freight, karena ini sifatnya business to business,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi KSP.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
