Kedatangan La Nyalla yang didampingi Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran disambut oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Pendapa Arya Wiraja Pemkab Lumajang.
"Saya sebagai Ketua DPD salah satu fungsinya adalah mengawasi dan menerima aspirasi dari daerah. Tadi saya sudah menerima dan menyerap aspirasi dari Pak Bupati untuk dapat kami perjuangkan dan carikan solusinya di tingkat nasional," kata La Nyalla di Lumajang.
Baca juga: Ketua DPD apresiasi pengendalian COVID-19 di Jatim
Ia mengatakan ada tiga hal yang disampaikan Bupati Lumajang yakni mengenai vaksinasi dan perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lumajang yang saat ini masih menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III.
Kedua, ketersediaan air bersih di kawasan utara Lumajang dan ketiga adalah rehabilitasi pasca-bencana gempa bumi yang terjadi beberapa bulan lalu.
"Untuk mempercepat proses vaksinasi, maka ketersediaan vaksin menjadi penting. Hal itu akan menjadi perhatian kita bersama agar kekebalan tubuh kelompok di Lumajang ini bisa segera tercapai," tuturnya.
Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih, LaNyalla mengusulkan agar dibuatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional sebagai pengelola jaringan air mengatasi kebutuhan air bersih untuk warga dengan menghubungkan dengan jajaran KADIN yang ikut serta dalam kunjungan ke Lumajang.
"Untuk penanggulangan pasca-bencana, memang hal itu harus dipercepat penanganannya oleh BNPB. Saya akan mendorong hal tersebut," katanya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta dukungan Ketua DPD terkait terealisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) karena di beberapa tempat masyarakatnya masih sangat membutuhkan air bersih, utamanya untuk masyarakatnya di kawasan utara.
Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq juga melaporkan perkembangan penanganan pasca-bencana gempa bumi di wilayahnya yang terjadi beberapa waktu lalu dan dana bantuan gempa Lumajang yang bersumber dari dana APBN belum turun.
Baca juga: Ketua DPD minta aparat tidak represif sikapi rakyat salurkan aspirasi
"Surat sudah kami sampaikan kepada BNPB Pusat, di mana alokasi pendanaan ditopang Kemenkeu. Sampai saat ini ada 1.000-an unit rumah yang belum terealisasi, antara lain pada kondisi rusak berat sebanyak 427 unit," ujarnya.
Ia meminta Ketua DPD agar hal itu bisa segera secepatnya direalisasikan, sehingga masyarakat yang terdampak bisa segera kembali hidup layak sebagaimana mestinya.
Baca juga: Anggota DPD: Amendemen bukan harga murah
Baca juga: Ketua DPD ajak koreksi pasal 33 UUD 1945 di Rapimnas KAHMI
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
