Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tujuh agenda prioritas jalur keuangan atau finance track yang fokus pada penanganan isu-isu global dan akan dibahas dalam Presidensi G-20 Indonesia.Ini adalah topik yang sangat penting bagi Indonesia dan relevan.
“Agenda di finance track yang akan dibahas kita nanti ada tujuh agenda,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.
Agenda pertama adalah koordinasi kebijakan global dalam memulihkan ekonomi termasuk terkait exit policy atau pengurangan intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi oleh negara anggota G20.
Menurutnya, exit policy ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara maupun global menjadi lebih sustainable.
“Ini bukan masalah mudah karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda,” ujarnya.
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia tambah konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun
Agenda kedua adalah terkait dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan maupun perekonomian seperti adanya supply disruption dan korporasi yang mengalami kesulitan neraca.
“Pembahasan productivity dan memulihkan ekonomi kembali serta bagaimana policy didesain akan jadi bahan kedua di finance track,” katanya.
Ketiga adalah central bank digital currency (CDBC) yaitu penyusunan prinsip umum pengembangan CBDC yang meliputi lima bidang utama yaitu implikasi terhadap fungsi bank sentral dan implikasi terhadap transmisi kebijakan moneter.
Kemudian implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan, kebutuhan desain dan teknologi, serta aspek lintas batas.
Prinsip-prinsip ini dipersiapkan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan CBDC termasuk operasionalisasi dalam mendukung transaksi lintas batas.
Keempat adalah sustainable finance yaitu peran sektor keuangan dalam mendukung agenda-agenda penting di level global seperti climate change dan green finance facility yang bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Baca juga: Kominfo persiapkan infrastruktur TIK jelang Presidensi G20 Indonesia
“Juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,” jelasnya.
Kelima adalah cross border payment yaitu diskusi tentang manfaat optimalisasi digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas serta mengatasi potensi risiko dan tantangan yang ditimbulkannya.
Agenda kelima ini juga mengenai peningkatan sistem pembayaran khususnya kemajuan pembayaran lintas batas untuk mendorong pembayaran yang cepat, murah dan transparan.
Keenam adalah inklusi keuangan yang meliputi digital dan UKMM yakni fokus pada pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas serta mendukung inklusi ekonomi dan keuangan termasuk aspek lintas batas.
“Ini adalah topik yang sangat penting bagi Indonesia dan relevan. Ini akan menjadi prioritas pada pembahasan G20,” tegasnya.
Agenda terakhir adalah mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle termasuk terkait insentif pajak.
Kemudian juga digitalisasi perpajakan, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting (BEPS), transparansi pajak dan kepastian pajak.
“Memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang sedang melakukan reformasi perpajakan,” katanya.
Baca juga: Menko Airlangga ungkap 5 strategi RI pimpin Presidensi G20
Baca juga: ELSAM: Harusnya RI punya UU PDP sebelum Presidensi G20 2022
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
